DPD RI Uji Sahih RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam di Fakultas Hukum Unmul

- Klasifikasi Sumber Daya Alam

- Bentuk Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Pembagian Urusan Sumber Daya Alam

- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

- Pelindungan Sumber Daya Alam

- Dana Abadi Sumber Daya Alam

- Partisipasi Masyarakat

- Penegakan Hukum dibidang Agararia dan Sumber Daya Alam.

Penyusunan RUU Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam dilatari oleh kondisi ril kekayaan negara yang tidak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Delapan Parpol dan Satu Bacalon DPD RI Belum Mendaftar ke KPU Kaltim

“Sebagai Anggota DPD dari Kaltim, saya adalah saksi hidup bahwa kekayaan yang berlimpah di Kalimantan belum berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena itu saya sangat senang ketika mendengar bahwa DPD akan menyusun RUU ini. Karena itu kami berharap, dari acara ini, masukan dari masyarakat Kalimantan Timur dapat memperkaya RUU yang sudah kami susun,” jelas Aji Mirni.

Uji sahih yang dilakukan di Universitas Mulawarman merupakan salah satu rangkaian kegiatan penyusunan RUU sebelum akhirnya nanti diadakan finalisasi.

Uji sahih dilakukan untuk mendapat masukan masyarakat, Pemerintah Daerah, Kampus dan pihak terkait lainnya terkait Naskah Akademik dan RUU yang telah selesai disusun.

"Uji sahih proses panjang, termasuk undang narsum serta masukan para ahli. Uji sahih baru disini di Unmul dan di Jawa Timur untuk RUU," ujarnya.

"Bisa kita lihat, masih banyak masukan, dan belum bisa buru-buru diajukan di DPR RI," imbuh Aji Mirni.

Ia juga berpendapat hal ini juga harus disusun secara komperhensif, sistem negara bisa terlihat dengan sistem SDA.