Soal Kritik TKA di IKN Nusantara, Luhut: Orang Tidak Melihat Kenyataannya, Mereka Kerja Lebih Cepat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik rencana pemerintah mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pemerintah sebelumnya beralasan TKA dipekerjakan sebagai pengawas kegiatan pembangunan IKN demi memastikan kualitas pembangunan.

Hal ini dinilai secara tidak langsung pemerintah mengakui kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak cukup berkompetensi mengawasi proyek pembangunan di IKN.

"Apakah kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri?

Saya rasa ini menurut saya, bukan kita ngomporin, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

"Saya rasa ini menunjukkan kualitas kita sampai di mana.

Kualitas kita belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa kita sendiri," tambahnya.

Baca juga: Perlukah Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN Nusantara? Ekonom: Ada Badan Otorita

Oleh karenanya, Komisi V DPR RI akan mengadakan pertemuan yang dikhususkan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini dengan pemerintah.

"Kami nanti akan bahas khusus, akan rapatkan khusus, kenapa harus ambil tenaga asing," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi juga sempat menyinggung rencana pemerintah mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN.

Sementara pembangunan IKN ini menyedot biaya yang cukup besar.

Mengutip laman Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal (2022- 2024) menelan biaya Rp 23,94 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah.

"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar.

Tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN.

Ini saya kira miris," kata Mulyadi.