Ibu Kota Negara

Margaretha Seting Beraan Tuding IKN Nusantara Lebih Banyak Libatkan Pemilik Konsesi Lahan

Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Kaltim, Margaretha Seting Tekwan Beraan, menyoroti rencana pembangunan IKN Nusantara dan hubungannya.

|
Editor: Budi Susilo
HO/Bappenas
Bappenas membuat kegiatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 terkait bidang agama dan kebudayaan. Kegiatan dilangsungkan di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin (18/6/2023). Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Kaltim, Margaretha Seting Tekwan Beraan, menyoroti rencana pembangunan IKN Nusantara dan hubungannya dengan masyarakat dan hutan adat. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Bappenas membuat kegiatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 terkait bidang agama dan kebudayaan.

Kegiatan diselenggarakan di Hotel Golden Tulip Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin 18 Juni 2023. 

Satu di antara tokoh yang hadir yakni dari Dewan Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Timur.

Memberikan pandangan dan masukannya terhadap pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur atau IKN Nusantara. 

Baca juga: Bulgaria Tertarik Bisnis Rantai Pasok Industri Pangan di IKN Nusantara

Melalui Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Kaltim, Margaretha Seting Tekwan Beraan, menyoroti rencana pembangunan IKN Nusantara dan hubungannya dengan masyarakat dan hutan adat. 

Dia menyatakan, pengalihan kawasan IKN Nusantara lebih banyak melibatkan pemilik konsesi lahan, bukan dengan masyarakat adat yang lama menghuni daerah tersebut.

Pemerintah perlu menyusun protokol penanganan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di IKN Nusantara.

Bukan hanya perlindungan terhadap budaya dan kesenian mereka tetapi keseluruhan hidup mereka.

Baca juga: Alissa Wahid Putri Almarhum Gus Dur di Balikpapan, Singgung Strategi Moderasi Beragama

"Salah satunya dengan membiarkan mereka mengelola hutan-hutan adat mereka,” tegasnya.

Demi Kesempurnaan RPJPN

Menanggapi usulan dari pembahas termasuk berbagai usulan dari peserta lainnya, Dr. Ir. Subandi Sarjoko, M.Sc, Perencana Ahli Utama (PAU) Kementerian PPN/Bappenas menegaskan berbagai masukan akan menjadi bahan untuk penyempurnaan RPJPN yang saat ini sedang disusun.

Dia bahkan berharap semua peserta memberikan usulan secara tertulis kepada Kementerian PPN/Bappenas.

Seri Forum Konsultasi Publik yang diadakan di Balikpapan kali ini merupakan seri yang terakhir setelah sebelumnya terselenggara di Bandung dan Mataram.

Kegiatan didukung oleh INOVASI yang merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang pendidikan.

Baca juga: Banyak Daerah di Kalimantan Berkategori 3 T, Perlu Bangun Sekolah Inovatif  

Bappenas telah menyusun rancangan awal strategi dan arah pembangunan dengan pendekatan terpadu pengelolaan warisan budaya dan pengembangan kearifan lokal.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved