Soal Kritik TKA di IKN Nusantara, Luhut: Orang Tidak Melihat Kenyataannya, Mereka Kerja Lebih Cepat

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah pihak menyuarakan kritik terkait rencana Pemerintah memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagi pengawas pembangunan di IKN Nusantara. 

Namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap alasan penggunaan TKA di IKN Nusantara. 

Menurut Luhut, TKA dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dibandingkan tenaga kerja Indonesia.

Hal ini, kata dia, terbukti dari proyek Stasiun Padalarang, Bandung yang dikerjakan oleh tenaga kerja asing sehingga progres pengerjaannya cepat.

"Orang itu (yang mengkritik) kan tidak melihat kenyataannya.

Seperti yang di Stasiun Padalarang, kalau mereka tidak kerja juga tidak selesai," ujar saat ditemui di Stasiun Halim, Jakarta, Kamis (22/6/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Oleh karenanya, dia meminta tenaga kerja Indonesia juga belajar dari tenaga kerja asing ini agar tidak kalah dengan mereka.

"Itu diakui juga oleh kita karena mereka kerja lebih cepat.

Kita harus belajar juga, jadi kita jangan ribut yang tidak jelas," tegasnya.

Pembelaan Wamenaker

Terkait, TKA di IKN Nusantara Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor menyebut sumber daya manusia (SDM) di Indonesia masih belum ahli menguasai teknologi atau alat-alat yang digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: Apa Itu SD Inpres? Jadi Trending setelah Presiden Jokowi Bandingkan dengan Pembangunan IKN Nusantara

"Iya memang kemampuan teknologi penguasaan alat-alat yang sekarang canggih-canggih, tidak kita kuasai," kata Afriansyah kepada Kompas.com, Kamis (15/6/2023).

Maka dari itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kemampuan SDM dalam negeri.

"Oleh karena itu, kita akan lakukan pendidikan agar SDM kita lebih punya skill dan kompetensi yang andal dalam tiga tahun kedepan," ujar Afriansyah.

Kritik DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik rencana pemerintah mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pemerintah sebelumnya beralasan TKA dipekerjakan sebagai pengawas kegiatan pembangunan IKN demi memastikan kualitas pembangunan.

Hal ini dinilai secara tidak langsung pemerintah mengakui kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak cukup berkompetensi mengawasi proyek pembangunan di IKN.

"Apakah kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri?

Saya rasa ini menurut saya, bukan kita ngomporin, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

"Saya rasa ini menunjukkan kualitas kita sampai di mana.

Kualitas kita belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa kita sendiri," tambahnya.

Baca juga: Perlukah Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN Nusantara? Ekonom: Ada Badan Otorita

Oleh karenanya, Komisi V DPR RI akan mengadakan pertemuan yang dikhususkan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini dengan pemerintah.

"Kami nanti akan bahas khusus, akan rapatkan khusus, kenapa harus ambil tenaga asing," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi juga sempat menyinggung rencana pemerintah mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN.

Sementara pembangunan IKN ini menyedot biaya yang cukup besar.

Mengutip laman Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal (2022- 2024) menelan biaya Rp 23,94 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah.

"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar.

Tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN.

Ini saya kira miris," kata Mulyadi.

Jika pemerintah beralasan tenaga kerja dalam negeri tidak ada yang berkompeten, dia justru melihat berbagai proyek besar di luar negeri dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.

Sementara di sisi lain, di dalam negeri masih banyak tenaga kerja-tenaga kerja yang kesulitan mencari pekerjaan.

Baca juga: Prediksi Pengamat Sosok Pj Gubernur Kaltim, Singgung Kepentingan Pusat Keberlangsungan IKN Nusantara

"Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur ternyata insinyurnya orang Indonesia.

Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka tapi kenapa enggak kerja di Indonesia? 'Kita enggak dihargai', loh kan mengagetkan.

Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," ungkapnya.

Oleh karenanya, Mulyadi mengusulkan agar pemerintah melalui Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dapat membangun sekolah untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia dapat memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN.

Rencana mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan saat melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN.

Luhut bilang, untuk pengawasan megaproyek ini, dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci.

Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas.

Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Lahan Milik Warga Dihargai Terlalu Rendah, DPRD sebut Masyarakat Tambah Sengsara Ada IKN Nusantara

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS