Berita Nasional Terkini

11 Penerima Uang Pengamanan Korupsi BTS Kominfo akan Dipanggil Kejagung, Jampidsus: Diperiksa Semua

11 penerima uang pengamanan kasus korupsi BTS Kominfo bakal dipanggil Kejagung. Jampidsus memastikan akan diperiksa semua.

Editor: Amalia Husnul A
Kompas.com/Dian Maharani
Ilustrasi gedung Kejaksaan Agung. 11 penerima uang pengamanan kasus korupsi BTS Kominfo bakal dipanggil Kejagung. Jampidsus memastikan akan diperiksa semua. 

Menurut Kuntadi, dana yang mengalir ke pihak-pihak tersebut diduga sebagai upaya pengendalian atau pengamanan perkara korupsi BTS.

"Terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan," katanya.

Uang yang digunakan untuk mengendalikan atau mengamankan perkara korupsi ini disebut Kuntadi berasal dari terdakwa Irwan Hermawan.

Irwan diduga mengumpulkan uang itu dari para rekanan proyek BTS Kominfo untuk mengupayakan agar penyidikan korupsi ini tak berjalan.

"Dia mengumpulkan uang, menyerahkan uang dalam rangka untuk mengupayakan penyidikan tidak berjalan," ujar Kuntadi.

Nama Politisi Mendadak Raib

Sejumlah nama politisi hilang dalam dokumen penuntutan dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station(BTS) 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika(Kominfo).

"Kalau dalam dokumen yang beredar malah dalam beberapa rencana penuntutan kayaknya para politisi itu namanya menjadi hilang.

Enggak semua namanya ada," ujar Dewan Penasehat Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar, Sabtu(8/7) dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Nama-nama Politisi Mendadak Raib di Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo.

Kendati demikian Zainal enggan menyebut siapa saja nama-nama politisi yang hilang dalam dokumen tersebut.

Baca juga: Jokowi Terseret Kasus Dugaan Korupsi BTS Johnny Plate, PDIP Respon Nota Keberatan Politisi NasDem

Ia menyatakan informasi itu merujuk hasil investigasi dari sejumlah majalah.

“Misalnya Majalah Tempo, kemudian rencana penuntutan dokumen yang beredar, itu kan ada beberapa nama yang kelihatannya hilang, nanti bisa dilihat,” ujar dia.

Lebih lanjut, Zainal berpandangan hilangnya nama-nama politisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kasus korupsi tersebut memang sangat besar karena mencakup banyak pihak.

“Orang besar, keterkaitan besar dengan keterkaitan tertentu. Apalagi ini memang proyek besar karena ini proyek yang sangat baik menurut saya ya, makanya kita harus pikirkan ke depannya,” kata dia.

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas aliran korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved