Alasan KontraS Desak Walikota Medan, Bobby Nasution Menarik Pernyataannya soal Tembak Mati Begal

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Walikota Medan, Bobby Nasution terkait tembak mati begal mendapat kecaman dari KontraS.

Menurut KontraS seharusnya Walikota Medan, Bobby Nasution mendukung penegakan hukum sesuai dengan perundang-undangan dan prinsip HAM.

Selain itu, KontraS juga mendesak agar Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi ini menarik pernyataannya karena justru berpeluang meningkatan eskalasi kekerasan di Medan dan menambah jumlah korban.

Dalam siaran persnya, Rabu (12/7/2023), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam pernyataan Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang mendukung untuk menembak mati pelaku begal.

KontraS menganggap pernyataan Bobby Nasution tersebut telah mengabaikan HAM dan dinilai mendukung polisi untuk sewenang-wenang.

"Namun pernyataan yang dilontarkan oleh Walikota Medan merupakan pernyataan abai terhadap HAM dan seolah-olah mendukung kepolisian untuk melakukan kesewenang-wenangan," seperti disebutkan dalam siaran persnya. 

KontraS menegaskan bahwa Bobby merupakan kepala daerah yang memimpin warga sipil dan sudah seharusnya berperan dalam melindungi dan mengayomi.

Sehingga, sambungnya, sudah sepantasnya Bobby dapat mendukung penegakan hukum sesuai perundang-undangan dan prinsip HAM.

"Walikota Medan seharusnya mendukung penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bukannya secara serampangan mengeluarkan pernyaatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul KontraS Kecam Wali Kota Medan Bobby Nasution Dukung Tembak Mati Begal.

Dalam konteks pelaku begal, KontraS menekankan bahwa mereka tetaplah warga negara yang wajib diperlakukan adil dalam proses hukum.

Baca juga: Terbaru! Foto Penampakan Proyek Gagal Lampu Pocong Medan, Bobby Nasution Minta Rp 21 M Dikembalikan

Adapun aturan tersebut pun telah diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang HAM.

"Perlu digarisbawahi bahwa para 'begal' juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh proses hukum secara adil dan oleh Perkap Nomor 8 Tahun 2009 secara tegas diatur bahwa anggota Polri harus menjamin hak setiap orang untuk diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak," kata KontraS.

Lebih lanjut, KontraS mencatat sejak Juli 2022-Juni 2023, ada 29 peristiwa penembakan yang dilakukan aparat (extrajudicial killing) hingga menyebabkan 41 orang meninggal dunia.

Berdasarkan pantauan KontraS tersebut, provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah tertinggi se-Indonesia terkait kekerasan aparat.

Dengan catatan tersebut, KontraS pun menilai pernyataan Bobby yang mendukung menembak mati pelaku begal semkain meningkatkan eskalasi kekerasan di Sumatera Utara.