Bahlil Lahadalia Pastikan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Setuju IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Ibu Kota Negara lias IKN Nusantara terkini.

Kabar terkait IKN Nusantara selalu jadi bahan perbincangan hangat di publik.

Pro dan kontra pembangunan IKN Nusantara membelah pandangan publik hingga para capres 2024.

Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan di stigmakan jadi sosok antitesa pembangunan IKN Nusantara yang digagas oleh presiden Jokowi.

Kendati demikian, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pastikan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan setuju IKN Nusantara.

Berikut pernyataan terbaru dua bakal capres, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan terkait IKN Nusantara.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut tidak ada bakal capres yang tidak setuju dengan IKN Nusantara.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Bahlil Bocorkan Ada Konglomerat Investasi Rp 40 T di IKN Nusantara September 2023

Menurutnya, megaproyek pembangunan Ibu Kota Negara baru yang diberi nama IKN Nusantara ini harus tetap dilanjutkan, siapapun capres yang terpilih di Pilpres 2024 nanti 

Pernyataan Bahlil Lahadalia ini terkait isu adanya bakal calon presiden (bacapres) yang tidak setuju dengan proyek pemerintah IKN ini.

"Kalau IKN setahu saya sih enggak ada capres yang tidak setuju dengan IKN, setahu saya.

Karena siapapun Presiden RI itu sumpahnya itu menjalankan Undang-Undang IKN, itu bukan hanya program Jokowi itu program negara karena sudah ada dalam undang-undang," katanya usai paparan realisasi investasi di Jakarta, Jumat (21/7/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Namun, proyek yang bertujuan memindahkan status ibu kota negara Indonesia ini bisa saja tidak dilanjutkan, dengan mencabut UU IKN.

"Sehingga siapapun yang menjadi presiden harus menjalankan perintah undang-undang. Kecuali undang-undangnya dicabut," ujar Bahlil.

Sembari bercanda, Bahlil bertanya ke awak media siapa sosok bakal calon presiden yang berencana tidak ingin melanjutkan pembangunan IKN tersebut.