Viral Video Polisi Dilatih Bahasa Mandarin untuk Ditempatkan di IKN Nusantara, Fakta Sebenarnya

TRIBUNKALTIM.CO - Di dunia maya ramai beredar video polisi dilatih bahasa Mandarin atau bahasa Cina yang yang nantinya akan ditempatkan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam narasi video yang viral di medsos itu disebut polisi dilatih berbahasa Mandarin khusus untuk ditempatkan di IKN Nusantara. 

Mabes Polri menyebut narasi dalam video yang menyebutkan polisi akan ditempatkan di IKN Nusantara adalah hoax alias berita bohong.

Video polisi dilatih Bahasa Mandarin untuk ditempatkan di IKN Nusantara ini muncul di platform Snack Video.

Terlihat ada sebuah akun yang mengunggah potongan video di mana terlihat ada seorang polisi di dalam kelas yang tengah mengikuti pelatihan Bahasa Mandarin.

Namun, akun tersebut membuat narasi seolah-olah polisi berbahasa Mandarin itu dipersiapkan untuk ditempatkan di IKN Nusantara.

Melalui akun resminya, @DivHumas_Polri, Mabes Polri menyebut bahwa narasi dalam video tersebut hoaks.

"Telah beredar sebuah video di akun “Snack Video @Riuwandira818” dengan narasi “SUDAH DIPERSIAPKAN POLISI BERBAHASA CINA DI IBU KOTA NUSANTARA (IKN)” Divisi Humas Polri memastikan video tersebut adalah HOAKS," tulis @DivHumas_Polri dikutip Warta Kota pada Jumat (11/8/2023)

Selanjunya akun divisi Humas Mabes Polri pun memberikan penjelasan terkait video polisi berbagasa Mandarin tersebut.

Dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul Viral Polisi Dilatih Bahasa Mandarin, Mabes Polri Bantah Isu Tempatkan Polisi Berbahasa Cina di IKN, Humas Polri menyebut polisi yang ada di dalam video sedang mengikuti pelatihan bahasa mandarin di Sebasa Lemdiklat Polri 

Namun, pelatihan tersebut bukan dalam rangka penempatan di IKN Nusantara.

"Faktanya Polisi tersebut sedang Pendidikan Pengembangan (dikbang) di Sebasa Lemdiklat Polri mengambil kelas bahasa Mandarin.

Untuk diketahui Sebasa Lemdiklat Polri mengajarkan bahasa asing kepada seluruh anggota Polri dalam mendukung tugas operasional yang berkaitan dengan penggunaan bahasa asing," imbuhnya

Beredar Kabar Transmigrasi dari Yogyakarta ke IKN Nusantara

Sebelum soal polisi dilatih bahasa Mandarin untuk ditempatkan di IKN Nusantara, beredar pula hoax terkait rencana transmigrasi ribuan warga Yogyakarta.

Baca juga: Pengamat Singgung Kondisi Keuangan PT Waskita Karya dengan Nasib Proyek IKN Nusantara

Informasi yang beredar menyebut ada 6.000 warga Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta akan melakukan transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejumlah artikel dan narasi di media sosial merujuk pernyataan Kepala Bidang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Yogyakarta, Elly Supriyanti.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan.

Narasi yang beredar Informasi soal transmigrasi 6.000 warga Yogyakarta ke IKN diunggah sejumlah pengguna Facebook.

Contohnya seperti yang disebarkan oleh akun ini dan ini.

Berikut judul dan lead tangkapan layar artikel yang beredar: Sebanyak 6.000 Warga Yogyakarta akan Transmigrasi ke IKN.

Transmigrasi ke IKN dianggap masih relevan dengan masyarakat Yogyakarta.

Penelusuran Kompas.com

Sejumlah artikel dan narasi di media sosial memang mengabarkan adanya 6.000 warga Yogyakarta yang bertransmigrasi, dengan mengutip Elly Supriyanti .

Elly menyampaikan pernyataan tersebut dalam dialog interaktif dengan tema "Peran Daerah Asal dan Pengembangan Ketahanan Pangan di Ibu Kota Nusantara melalui Program Transmigrasi" di Kabupaten Bantul, 25 Juli 2023.

Kendati demikian ada konteks yang tidak disampaikan dalam diskusi tersebut.

Elly meluruskan bahwa angka transmigrasi itu merupakan data akumulasi dalam 15 tahun.

Baca juga: PT Waskita Karya dapat Proyek IKN Nusantara Terbanyak, tapi Keuangan Compang Camping, Utang Jumbo

Tepatnya, sebanyak 6.823 warga Yogyakarta yang mengikuti program transmigrasi sejak 2008 sampai 2022.

Lokasi program transmigrasi tidak terbatas di Kalimantan, melainkan wilayah lainnya seperti Sumatera dan Sulawesi.

"Itu sebenarnya yang sudah ditempatkan selama 15 tahun terakhir dan bukan hanya di Kalimantan," pungkas Elly, dikutip dari Antaranews.

Elly menginformasikan, transmigrasi warga Yogyakarta mengalami penurunan tiap tahun.

Pada 2022, ada 51 Kepala Keluarga (KK) yang transmigrasi.

Kemudian pada 2023, baru ada 20 Kepala Keluarga (KK) yang sebagian besar pindah ke Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

Sejauh ini belum ada catatan transmigrasi warga Yogyakarta ke IKN.

Program transmigrasi

Terkait transmigrasi ke IKN, Deputi Bidang Otorita IKN Nusantara Alimuddin memastikan semuanya mengikuti Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan area induk.

Transmigrasi warga Yogyakarta yang diperbincangkan merupakan program yang dilakukan sebelum ada IKN.

"Tidak ada itu. Itu program sebelum ada IKN.

Adanya IKN, sudah enggak ada lagi (program transmigrasi).

Yang ada itu di Paser, bukan di Penajam Paser Utara," kata Alimuddin, dikutip dari Tribunnews.

Baca juga: Viral Pengibaran Bendera Merah Putih di Jembatan Pulau Balang Penghubung Balikpapan-IKN Nusantara

Kesimpulan Ada yang perlu diluruskan dari narasi soal transmigrasi 6.000 warga Yogyakarta ke IKN Nusantara.

Angka tersebut merupakan jumlah warga yang melakukan transmigrasi dalam 15 tahun terakhir.

Warga Yogyakarta tidak hanya bertransmigrasi ke Kalimantan, tetapi juga ke Sumatera dan Sulawesi.

Sejauh ini Disnakertrans Yogyakarta belum mencatat adanya program transmigrasi ke IKN.

Luhut pilih tenaga kerja asing bangun IKN

Sebelumnya, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasannya mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) di IKN (ibu kota negara) Nusantara.

Hal tersebut berkaitan dengan kualitas yang dimiliki pekerja dalam negeri.

Proyek IKN yang penuh kontroversi bertambah ramai dengan dipekerjakannya TKA di ibu kota baru tersebut.

Kebijakan ini pun menuai banyak protes.

Pasalnya, banyak warga Indonesia yg masih belum bekerja, tetapi pemerintah justru menggunakan tenaga asing. Penggunaan TKA untuk bekerja di IKN disebutkan Luhut Pandjaitan berkaitan dengan kualitas para pekerja Indonesia.

Menanggapi protes dari sejumlah orang, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dilansir dari Kompas.com ia menilai, sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing.

"Bangsa kita enggak bisa, ya memang enggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring.

Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi.

Kuat, tapi masih belok-belok," ucap Luhut saat peluncuran Battery Asset Management Services Indonesia Battery Corporation di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin (12/6/2023) malam.

Kemudian mengenai kritikan terhadap kebijakannya mempekerjakan tenaga asing, Luhut menyebutkan, harus dilihat dari sisi positifnya, karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara.

Luhut menegaskan, pada akhirnya sumber daya manusia Indonesia nantinya akan menggantikan tenaga asing tersebut, setelah memang menguasai keahlian yang dibutuhkan.

"Berapa lama? Mungkin enam bulan, mungkin setahun. Kita pakai saja dulu dia (TKA), nanti sambil jalan, kita masukin orang tenaga kerja Indonesia yang bisa lagi," kata Luhut.

Baca juga: Kejar Tayang Pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara Dihantui Tuntutan Ganti Rugi

 (*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS