Pembangunan IKN Nusantara dan Revisi UU IKN Disorot, Rocky Gerung Singgung Amdal, Ekonom: Beban APBN

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggencarkan pembangunan IKN Nusantara.

Bahkan demi pembangunan IKN Nusantara, pemerintah mengajukan revisi UU IKN yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 yang baru tahun lalu diundangkan.

Revisi UU IKN yaitu UU Nomor 3 Tahun 2022 ini disebut untuk memuluskan pembangunan IKN Nusantara yang dikritik sejumlah pengamat, salah satunya dari Rocky Gerung.

Selain Rocky Gerung yang mengkritik pembangunan IKN Nusantara, revisi UU IKN yang kini tengah dibahas Pemerintah dan DPR juga disoroti pengamat ekonomi.

Pengamat ekonomi menyinggung beban APBN karena pembangunan IKN Nusantara apabila revisi UU IKN ini disetujui. 

Menurut pengamat revisi UU IKN yang diajukan Pemerintahan Jokowi ini adalah sebagai upaya untuk menyegel keberlanjutan IKN Nusantara yang sebenarnya sangat berpotensi membebani APBN. 

Dalam kritiknya yang kemudian menjadi viral, Rocky Gerung juga sempat menyinggung soal utang gara-gara pembangunan IKN Nusantara.

Terlepas dari kritik Rocky Gerung yang menjadi viral karena pro kontra soal penggunaan bahasa, sebailnya simak selengkap kritik pengamat yang sering menjadi perhatian. 

Rocky Gerung mengkritik pembangunan IKN Nusantara yang dinilainya tanpa analisa dampak lingkungan. 

Dilansir dari Youtube Overlanding Indonesia, seperti dikutip TribunKaltim.co dari Wartakotalive.com di artikel berjudul Isi Kritikan Rocky Gerung Soal IKN yang Nyaris Pecah Belah Suku Dayak, Padahal Maksudnya Bela, Rocky Gerung mengatakan pemerintah susah payah membangun IKN dengan mengutang. 

Rusaknya lingkungan itu bukan hasil dari Gunung meletus tapi hasil dari industri-industri yang mencemari lingkungan.

Hal ini disebut dengan antropesin dimana jumlah kerusakan yang dibuat manusia lebih besar daripada jumlah kerusakan yang dibuat oleh alam 

Di Papua ada 8.000-12.000 manusia yang dalam keadaan gawat karena gagal panen dan tidak ada makanan.

Baca juga: Revisi UU IKN Disorot, Upaya Pemerintahan Jokowi Segel Kelanjutan IKN Nusantara, Risiko Bebani APBN

Padahal di Papua ada food estate.

Anehnya ada food estate ada kelaparan, ini sudah jadi isu internasional. Sampai kemarin ada 14 orang meninggal.