Pembangunan IKN Nusantara dan Revisi UU IKN Disorot, Rocky Gerung Singgung Amdal, Ekonom: Beban APBN

Kalau kabinetnya berhasil apa harus kita puji? Ya enggak. Karena janji mereka menaikkan ekonomi. Kalau janji menaikkan dari 4 persen jadi 7 persen memang itu kewajiban pemerintah.

Tapi kalau bisa naik hingga 12 persen baru kita kasih pujian.

Mari kita kasih kritikan yang paling tajam. Kritik adalah dasar dari demokrasi yang mesti  cari solusi kabinet yang kita gaji, anggota DPR.

Masyarakat yang bayar pajak ke mereka.

Kritik Pengamat Lainnya

- Investor Minim

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan, IKN merupakan ide pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

Baca juga: Panglima Jilah Dukung IKN Nusantara, Beredar Foto bersama Istri di Pernikahan Kaesang - Erina Gudono

Mengingat masa periodesasinya akan berakhir pada 2024, FITRA menilai pemerintah mau 'menyegel' keberlanjutan pembangunan IKN siapapun presiden hasil pemilu tahun depan.

Hanya saja, Misbah menilai, masalah utamanya memang pada pendanaan pembangunan IKN.

Menurutnya, skenario yang dibangun sebelumnya dirasa gagal total karena minat investor sangat minim.

Misbah mengatakan, investor pasti menunggu hasil pemilu dan dinamika politik pasca pemilu untuk benar-benar yakin menggelontorkan uangnya untuk IKN.

Dan ini pasti butuh waktu, tidak bisa serta merta.

Dengan kondisi demikian, Misbah menyebut pemerintah pasti akan mengandalkan pendanaan dari APBN dengan proporsi lebih besar kalau mau melakukan percepatan.

"Jadi, APBN akan sangat terbebani di tengah banyak persoalan krusial lain yang belum tuntas diselesaikan pemerintah saat ini, misalnya kemiskinan, stunting, infrastruktur dasar bagi publik, dan lain-lain," ujar Misbah kepada Kontan, Selasa (22/8/2023).

- Risiko Beban APBN