Pembangunan IKN Nusantara dan Revisi UU IKN Disorot, Rocky Gerung Singgung Amdal, Ekonom: Beban APBN

Sementara kita sibuk cari utangan untuk membangun IKN.

Sekarang hutan itu diubah menjadi food estate.

Tanpa minta izin pada cacing yang sudah menyuburkan tanah, tanpa izin ular yang menyebarkan beradaban hewan, tanpa izin burung yang bersarang di pojk pohon, keadaaan krisis ekosistem kita karena kesalahan mendesain sistem ekonomi.

Pak Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Boleh saja tapi harus minta izin pada masyarakat adat.

Itu prinsip hukum lingkungan dałam istilah singkat Amdal (Analisa Dampak Lingkungan).

Jadi Amdal harus mendahului keputusan politik.

Namun yang terjadi adalah Presiden Jokowi dan kabinetnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota tanpa Amdal, di situ maksiatnya.

Jadi logikanya terbalik. Seperti menaruh kereta di depån kuda itu kok tolol.

Makanya kita harus diskusikan ini karena menjadi problem dunia. Itu yang menyebabkan saya mengkritik IKN.

Baca juga: Daftar 9 Poin Revisi UU IKN, Jaminan Pembangunan IKN Nusantara tak bisa Dihentikan Sewaktu-waktu

Ngapain bikin IKN yang isinya adalah semen, batangan besi sambil merusak ekosistem.

Saya pernah satu waktu tiba di bandara Banyuwangi ada seorang bapak berprofesi petani sawit membawa dua anaknya. 

Katanya saat Pak Jokowi kampanye janjinya harga sawit akan stabil dengan harga Rp 2000-2500, dengan perhitungan itu dia bisa menyekolahkan hingga kuliah kedua anaknya di Jawa Timur.

Namun pada waktu ketemu saya harga sawit cuma Rp 700, berati salah satu anaknya harus dipulangkan ke Sumatera.

Janji pemerintah membatalkan harapan satu keluarga. Ini seperti butterfly effect. Kalau alasannya permintaan gak ada maka pemerintah harus memitigasi, kasih dong beasiswa untuk anak petani ini.