ASN Enggan Pindah ke IKN Nusantara karena Sharing Hunian? Kepala OIKN: Enggak, Sudah Ada List Nama

TRIBUNKALTIM.CO - Sementara Pemerintah terus mengebut pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), dikabarkan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan pindah.

Kabarnya, ASN ini enggan pindah ke IKN Nusantara karena harus sharing hunian di Ibu Kota Negara ini.

Terkait kabar ASN enggan pinsah ke IKN Nusantara karena sharing hunian ini dibantah Kepala Otorita IKN (OIKN), Bambang Susantono. 

Senin (28/8/2023) dalam peluncuran Asosiasi ESG Indonesia di Jakarta, Kepala OIKN, Bambang Susantono membantah kabar tersebut. 

Baca juga: Progres Jalan Tol Ruas 5A IKN Nusantara, Ada Jembatan Dirgahayu Sebagai Ikonnya

Baca juga: Bangunan Hijau dan Cerdas, 47 Tower ASN di IKN Nusantara Target Rampung 19 Bulan

Baca juga: Pemerintah Siapkan Skema Menarik Agar ASN Punya Rumah Sendiri di IKN Nusantara

"Enggak ah, banyak (ASN) yang mau pindah (ke IKN)," kata dia ditemui dalam Peluncuran Asosiasi ESG Indonesia, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Selanjutnya, Bambang Susantono menjelaskan, hunian dinas AS di IKN Nusantara berbentuk apartemen yang kebanyakan akan diisi pegawai berstatus single atau belum menikah.

Porsinya sebesar 50 persen untuk belum menikah, separuhnya lagi untuk orang yang sudah menikah.

Namun untuk pengaturan huniannya akan diatur oleh Kementerian PUPR, sedangkan kepindahan ASN-nya menjadi ranah Kementerian PANRB.

"Jadi udah ada list namanya segala macam, tinggal nanti kita atur jika sudah tersedia tower apartemennya mereka akan pindah," ujar Bambang.

"(Sebanyak) 50 persen untuk yang single, 25 persen untuk yang couple, tetapi enggak punya anak, baru 25 persen yang punya anak.

Memang yang 50 persen itu untuk yang single sih," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Hunian Sistem Sharing

Sebelumnya, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan bahwa akan ada 17 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara Kalimantan Timur, pada gelombang pertama.

Dilansir dari Tribunnews.com, ASN yang akan dipindahkan berasal dari lintas Kementerian.

“Udah termasuk, ASN kan 12 ribu Hankam ya sekitar 5 ribu,” kata Dhony usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (8/3/2023).