ASN Enggan Pindah ke IKN Nusantara karena Sharing Hunian? Kepala OIKN: Enggak, Sudah Ada List Nama

Secara terperinci, alokasi anggaran tahun ini sebesar Rp 3,7 triliun dan sisanya akan dialokasikan ke APBN 2024.

Dia optimistis pengerjaan pembangunan 47 tower hunian ini akan dimulai bulan depan lantaran seluruh paket pengerjaan sudah diteken kontrak oleh para pemegang tender pada hari ini.

"Insya Allah di awal September sudah akan terserap (alokasi dananya), karena ini alokasinya itu sekitar 40 persen ya, ada alokasi 40 persen tahun ini dan 60 persen tahun depan.

Nah, ini awal September sekitar 15 persen akan terserap untuk uang muka pembangunan," jelasnya.

Dia mengungkapkan, dalam proyek 47 tower hunian ASN di IKN ini pihaknya tidak membagi proporsi untuk BUMN dan swasta lantaran pengerjaan menggunakan sistem tender sehingga yang mengerjakan proyek ialah para pemenang tender.

Para pemenang tender yang mengerjakan proyek ini terdiri dari lebih dari satu perusahaan karena dikerjakan secara kerja sama operasional (KSO).

"(Perusahaan) dalam negeri, KSO mereka, ada BUMN dengan swasta," tuturnya.

Baca juga: Daftar Titik Panas Sekitar IKN Nusantara, Potensi Karhutla harus jadi Pertimbangan Pindah Ibu Kota

Molor dari target awal

Iwan mengakui pembangunan 47 tower ini molor dari target semula. Namun, dia berharap proyek ini akan bisa diselesaikan tepat waktu.

"Tantangannya juga luar biasa, tapi saya berharap ini bisa diselesaikan. Ini sebenarnya juga cukup terlambat, karena memang instruksi dan anggaranya juga baru turun ya, jadi baru bisa dimulai," ucap Iwan.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pembangunan 47 tower rusun ini ditargetkan selesai pada Januari 2024 sehingga pembangunannya dimulai pada Juni-Juli 2023.

"Ini tadi dibahas tentang perumahan. Rumah ASN, TNI dan Polri.

Sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI dan Polri. ASN 11.000 dan TNI-Polri 5.000," ujar usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023).

Basuki bilang, untuk saat ini rumah dinas yang disediakan pemerintah untuk ASN, TNI, dan Polri berupa rusun atau apartemen.

Sebab, ini disesuaikan dengan konsep IKN sebagai kota hutan (forest city).