Bahaya Politik Balas Dendam, Rocky Gerung Sarankan Jokowi Gandeng Yusril Karena Tak Punya Partai

TRIBUNKALTIM.CO - Masa jabatan Joko Widodo atau Jokowi sebagai Presiden akan berakhir 2024.

Pengamat Politik Rocky Gerung pun menyarankan Jokowi menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai penasehat hukum, saat tak lagi menjabat sebagai Presiden.

Menurut Rocky Gerung, hal ini perlu dilakukan mengingat kultur politik balas dendam yang ada di Indonesia.

“Baiknya ajak Yusril. Cuma Yusril yang bisa melakukan penyelamatan,” kata Rocky di acara diskusi publik bertajuk “Harkat, Martabat dan Keselamatan Seorang Mantan Presiden, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Rocky menjelaskan, secara antropologi politik di Indonesia masih berbasiskan dendam.

Ia pun bercerita Ken Arok menjadi raja, hingga fenomena antar Presiden di Indonesia.

Baca juga: Diserang Habis Partai Demokrat, Anies Baswedan Akhirnya Muncul Jelaskan Dinamika Koalisi ke Relawan

Misalnya, dijatuhkannya Presiden Gus Dur, hingga inharmonisasi hubungan politik Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Begitu juga ketika Presiden Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI, bisa jadi mendapatkan serangan dari presiden terpilih.

Termasuk, jika Anies Baswedan misalnya menjadi Presiden 2024-2019.

“Perisainya apa? Ada perisai hukum, hingga culture tersedia. Tetapi perisai yang paling tangguh adalah batin presiden sendiri,” jelas Rocky.
Rocky mengatakan, perisai batin Presiden Jokowi dianggap retak.

Menurut Rocky, SBY lebih stabil karena memiliki kendaraan politik yang melindunginya, yaitu Partai Demokrat.

“Anda bayangkan Jokowi, tidak punya partai. Kecemasan tiba-tiba hilang kekuasaan,” tutur Rocky.

“Seharusnya Pak Jokowi ajak Prof Yusril jadi calon presiden atau cawapres, karena Prof Yusril yang bisa menyelamatkan Pak Jokowi. Sebab tidak ada orang lain yang tahu, Prof Yusril yang hanya bisa jadi tameng Presiden Jokowi dan yang paham seluk-beluk penyelamatan,” lanjut kelakar Rocky.

Dengan demikian, pernyataan Rocky Gerung pun langsung disambut oleh pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago.

“Jadi Prabowo-Yusril cocok ya?,” tanya Pangi yang juga sebagai narasumber bersama Fahri Bachmid, Bivitri Susanti, Rocky Gerung.

“Ya ya cocok,” jawab Rocky.

Baca juga: Nasdem dan PKB Gercep Deklarasikan Pasangan AMIN, Anies-Cak Imin, SBY Bersyukur Diselamatkan Tuhan

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti juga mengamini kelihaian Yusril terhadap Presiden Soeharto.

Bivitri pun menceritakan sosom Yusril, yang sebagai pembuat teks pidato Soeharto ketika meninggalkan jabatannya.

Di pidato itu, Soeharto menyebutkan bukan mengundurkan diri sebagai Presiden, melainkan berhenti.

Secara hukum, makna mengundurkan diri dan berhenti itu memiliki arti yang berbeda. Nah disinilah kelihaian seorang Yusril menjaga wibawa Presiden Soeharto kala itu.

“Pidato Soeharto itu bukan mengundurkan diri, tetapi berhenti. Itu yang bikinin Pak Yusril. Kalau mundur, artinya sudah tidak sanggup. Berhenti ya berhenti, karena tidak mendapatkan lagi mandat rakyat,” ungkap Bivitri.

Sementara itu, Pakar Hukum Fachri Bachmid mengusulkan pentingnya dibentuk regulasi berupa Undang Undang Transisi Kekuasaan Presiden.

Isinya, mengatur kekuasaan untuk menjaga marwah mantan Presiden dan Wakil Presiden.

“Jangan hukum menjadi alat gebuk. Tradisi ini harus kita hentikan,” katanya.

Harapannya, ke depan ada pengaturan baik dalam hukum positif agar ini dilakukan secara beradab.

“Transisi bisa memberikan kepastian dan kesinambungan. Jangan jadi ajang balas dendam,” tutupnya.

Baca juga: AHY Merasa Dikhianati, Terungkap Sejak Kapan Cak Imin Dibidik jadi Wakil Anies Baswedan Capres 2024?

Rocky Gerung Sorot Politik Pecah Belah

Sosok Prabowo Subianto diseret-seret Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto melakukan politik Devide et Impera.

Merespon hal tersebut Rocky Gerung sebut PDIP salah alamat tuduh Prabowo Subianto lakukan Devide et Empera.

Menurut Rocky Gerung, seharusnya PDIP habis-habisan saja lawan Jokowi.

Lantaran yang ideal dan mampu melakukan politik Devide et Impera itu adalah penguasa, yakni Presiden Jokowi.

Pernyataan Rocky tersebut berdasarkan kedudukan Jokowi sebagai Presiden yang dianggapnya tidak memiliki keterbatasan kemampuan khususnya dalam dunia politik.

Sebaliknya, Rocky menganggap Prabowo tidak memiliki kemampuan seperti Jokowi untuk membelah koalisi.

"Jadi kalau PDIP ingin berkelahi dengan Jokowi, ya lakukan secara habis-habisan. Jangan menuduh partai yang (melakukan) devide et impera."

"Kan devide et impera artinya adalah ada satu kekuasaan yang membelah persekutuan politik. Jadi nggak mungkin Prabowo membelah dengan kemampuan yang terbatas," katanya dalam YouTube Rock Gerung Official, Senin (21/8/2023).

Di sisi lain, Rocky juga justru menganggap bahwa Hasto-lah yang melakukan politik devide et impera antara Jokowi dan Prabowo.

Dia menganggap tudingan Hasto yang menyebut Prabowo melakukan politik devide et impera demi memunculkan isu baru di tengah masyarakat.

Baca juga: Ini Sikap Partai Demokrat Soal Cak Imin Dipilih jadi Wakil/Pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024

"Dia (Hasto) nggak mampu untuk manuvering lagi, jadi dia nyebar isu baru supaya orang merasa Jokowi sebetulnya ada di genggaman PDIP, tapi gara-gara Prabowo dia (Jokowi) lepas dari PDIP."

"Itu kan sinyal yang ingin diucapkan oleh Hasto kan.

Itu rakyat juga menganggap 'ngapa sih ini, kan udah (PDIP) sudah ditinggal oleh Jokowi'," jelas Rocky.

Sementara, Rocky menganggap tudingan Hasto itu akan ditanggapi oleh Prabowo dengan biasa saja.

Hal tersebut lantaran Prabowo dianggap oleh Rocky sudah memperoleh dukungan dari Jokowi secara penuh sebagai capres 2024.

"Prabowo tetap tenang saja. Toh semua kekuatan ada di tangan dia.

Jadi apapun yang disampaikan Hasto tidak mungkin melepaskan lagi melepaskan Jokowi dari Gerindra atau sebaliknya melepaskan Prabowo dari Jokowi," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Rocky Gerung Sebut Yusril Ihza Mahendra Pantas Menjadi Perisai Hukum Jokowi