Perkuat Fungsi dan Tugas Dewan, DPRD Kaltim Gelar Bimtek Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - DPRD Kaltim bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Respati Indonesia, mengelar bimbingan teknis (bimtek), bagi pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, di Jakarta, Kamis (14/9).

Mengambil tema Peran DPRD dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila, Bimtek yang berlangsung 14-17 September 2023. Adapun narasumber yang dihadirkan merupakan profesional di bidangnya seperti Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP RI Dr Antonius Benny Susetyo Susetyo, Tenaga Profesional Bidang Geopolitik dan Wawasan Kebangsaan, Lembaga Ketahanan Nasional Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, dan Dewan Pakar BPIP RI Dr Jarmansjah Djumala, Ketua Dewan Pembina Revolusi Mental KPKBI Prof DR Drs Ermaya Suradinata.

Pada acara pembukaan, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, bimtek merupakan agenda tahunan dalam rangka menambah sumber pengetahuan guna memperkuat fungsi dan tugas DPRD.

Terkait dengan tema bimtek sesuai dengan semangat pemerintah pusat dalam menyebarkan persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air. Ia menambahkan DPRD Kaltim saat ini telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai bentuk konsen dan kepedulian terhadap penanaman nilai-nilai luhur Pancasila khususnya kepada generasi muda.

Baca juga: Kenal di Facebook, Warga Bontang Ditipu Ratusan Juta oleh Pemuda Asal Sulawesi Utara

“Pelajaran tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan masih minim sebab itu perlu peran seluruh pihak termasuk DPRD untuk mengambil peran dalam melakukan pembinaan dan penyebarluasannya,”jelasnya.

Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi menyebutkan berbagai tantangan dalam upaya baik disadari maupun tidak disadari dapat memecah belah persatuan yaitu egoisme. “Birokrasi menjadi panjang karena tidak mau mengalahkan ego sendiri. Dalam satu instansi saja antar bagian masih saling ego,” imbuhnya.

Selain itu, politik identitas terlebih menjelang pemilu merupakan bagian dari upaya memecah persatuan sesama anak bangsa. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kedisiplinan yang termasuk didalamnya taat terhadap aturan hukum yang bersifat mengikat. (*)