Catat Ya, 11 Hal Terlarang Bagi Prajurit TNI di Pemilu 2024, Memberi Komentar Pun Tidak Boleh

Nuryamah Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, mengatakan, pihaknya menerima laporan modus dugaan money politic digital di Pangandaran.

Baca juga: Usai Deklarasi AMIN, Survei Elektabilitas Anies di Jawa Timur Meningkat, PKB Siap Maksimalkan

Baca juga: Ade Armando Panas Lihat Prabowo Difitnah Tampar Wamen, Bongkar Penyebar Isu Influencer Andalan PDIP

Yakni, bacaleg dengan mentrasfer sejumlah uang ke akun deposit judi online.

"Sampai dengan detik ini (laporan dugaan money politic digital) baru di Pangandaran aja," kata Nuryamah saat berkunjung di Kabupaten Bekasi

Nuryamah menyebut, money politic digital menjadi temuan baru pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Barat.

Oleh sebab itu, sistem pengawasan pada pesta demokrasi tahun ini akan mengikuti perkembangan zaman, yakni secara digitalisasi.

"Hari ini money politic aja digital, kita juga pengawasan akan mengikuti. Karena ini kan zaman yang harus diikuti, mau tidak mau Bawaslu juga harus punya inovasi terkait pencegahan tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut Nuryamah, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan seluruh bawaslu di 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat. Salah satu yang dibahas yakni soal pencegahan dan pengawasan money politic digital.

"Semua potensi-potensi kerawanan akan kita coba mitigasi di kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

Nanti kita akan rakor seluruhnya, nah mungkin kita akan mendapatkan informasi ter-update, karena baru kemarin itu hanya baru Pangandaran aja," ungkapnya.

Untuk mencegah terjadinya money politic digital, Nuryamah mengatakan, Bawaslu Provinsi sudah membahasnya dengan KPID dan KPU. Namun hasilnya belum disampaikan.

Meski demikian, dia meminta kepada Bawaslu di tiap kota/kabupaten menyosialisasikan teknis pelanggaran tersebut ke masyarakat.

"Yang dilakukan Bawaslu tetap sosialisasi dan berkolaborasi, menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa money politic digital ini sama dengan money politic secara langsung, untuk hukumannya juga masih sama," ujarnya.

Baca juga: Pengakuan PKB Tolak Permintaan Presiden untuk Usung Prabowo-Erick Thohir, Jokowi Respon Santai

Nuryamah menambahkan, Jawa Barat masuk dalam katagori kerawanan tinggi pada Pemilu 2024.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Kabupaten Bandung menjadi daerah paling rawan berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilu sebelumnya.

Ada empat konteks, yang pertama itu rawannya pada sosial budaya, partisipasi, penyelenggaraan pemilu dan kontestasi.

"Nah dari keempat konteks tersebut yang rawan tinggi adalah Kabupaten Bandung, yang pertama kerawanannya itu money politic dan kedua netralitas ASN dan kades," tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "11 Larangan untuk Prajurit TNI dalam Pemilu 2024: Beri Komentar, Ikut Kampanye, sampai Mobilisasi untuk Parpol"