Berita Nasional Terkini

Jika Kaesang Gabung PSI, Beranikah PDIP Pecat Jokowi dan Gibran sebagai Kader seperti Murad Ismail?

Jika Kaesang Pangarep gabung PSI, beranikah PDIP pecat Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Bobby sebagai kader, seperti terhadap Murad Ismail?

Youtube Sekretariat Presiden/ YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat/Instagram PSI
Kolase foto Presiden Joko Widodo dan putra bungsunya, Kaesang Pangarep - Jika Kaesang Pangarep gabung PSI, beranikah PDIP pecat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby sebagai kader, seperti terhadap Murad Ismail? 

TRIBUNKALTIM.CO - Jika Kaesang Pangarep gabung PSI, beranikah PDIP pecat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby sebagai kader, seperti terhadap Murad Ismail?

Kaesang Pangarep tengah menjadi sorotan, imbas video reels di Instagram PSI.

Putra bungsu Presiden Jokowi itu disebut-sebut sudah resmi bergabung dengan PSI.

Pasalnya sosok yang muncul di Instagram PSI tersebut disebut-sebut mirip dengan Kaesang Pangarep.

Kabar Kaesang Pangarep bergabung ke PSI menyisakan pertanyaan besar kepada PDIP.

Baca juga: Akhirnya Kaesang Pangarep Gabung PSI, Bukti Keluarga Jokowi Tak Nyaman dengan PDIP?

Baca juga: Kaesang Dikabarkan Gabung PSI usai Heboh Sosok Mawar, PDIP Sebut Tak Bisa Larang, Ini Alasannya

Baca juga: Akhirnya Jokowi Buka Suara Soal Kabar Kaesang Resmi Masuk PSI, Beber Anaknya Sudah Minta Restu

Beranikah mereka memberi sanksi kepada keluarga Presiden Jokowi sebagaimana sikap tegas PDIP yang memecat Gubernur Maluku dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku?

Sekadar mengingatkan, PDIP mengambil sikap tegas saat mendepak Gubernur Maluku Murad Ismail karena ada anggota keluarganya yang berbeda partai.

Pengamat politik Herry Mendrofa mengatakan mungkin saja PDIP akan bersikap tegas sebagaimana yang mereka lakukan di Maluku.

"Ini kan menyangkut persoalan AD ART PDIP maka fatsunnya sudah demikian. Dan konsekuensi logis juga jika ini dilanggar oleh Jokowi, mungkin saja PDIP akan memberikan sanksi tegas misalnya pencabutan status kader," ujar Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) ini kepada Tribunnews.com, Jumat (22/9/2023).

Hanya saja, ia menilai, hingga saat ini status Kaesang di PSI ini kan spekulatif.

"Namun bila memang akhirnya jadi, maka sudah memenuhi unsur pelanggaran internal dan saya kira akan diberikan sanksi," kata Herry.

Baliho dukungan untuk Kaesang Pangarep sebagai Calon Wali Kota Depok 2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (22/5/2023). Sosok mirip putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep muncul dalam reels Instagram Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Rabu (20/9/2023).
Baliho dukungan untuk Kaesang Pangarep sebagai Calon Wali Kota Depok 2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (22/5/2023). Sosok mirip putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep muncul dalam reels Instagram Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Rabu (20/9/2023). (TribunJakarta.com/Dwi Putra Kesuma)

Namun, di sisi lain, ia mengungkapkan opsi lain yang bakal terjadi atau diambil PDIP terkait hal ini.

"Di sini kita perlu ingat juga, ada faktor lain yang tak kalah penting, yakni soal Pilpres. Sangat mungkin juga PDIP tak mengambil sikap frontal, karena mereka juga masih membutuhkan Jokowi dalam konteks efek elektoral," ujarnya.

"Dugaan saya akan ada win-win di kedua belah pihak, tak segampang itulah. Situasinya juga tidak bisa disamakan 100 persen dengan kasus Murad Ismail," pungkasnya.

Sementara Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin mengatakan, dalam kasus Kaesang, publik akan menanti bagaimana ketegasan sikap dari partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

Ujang mencontohkan soal penegakan aturan organisasi PDIP yang tegas pada kader PDIP yang menjadi Gubernur Maluku Utara Murad Ismail.

Baca juga: Viral, Kode Keras Putra Bungsu Jokowi Terjun ke Politik, Kaesang Berpontesi Jadi Ketua Umum PSI

Dijelaskan Ujang, Murad dipecat PDIP, karena istrinya bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Karena itu, kita lihat apakah ada keberanian atau tidak dari Jokowi untuk menendang aturan itu. Artinya kalau Kaesang masuk PSI artinya melangar aturan di PDIP. Jadi kita lihat saja perkembangannya bagaimana," ujarnya.

Di sisi lain, Ujang berpendapat jika kurang tepat jika Kaesang memutuskan bergabung dengan PSI.

Pasalnya jika ingin memikirkan jangka panjang seharusnya Kaesang berlabuh ke kapal besar bernama PDIP.

"Nah apakah keputusan tepat atau tidak ya tentu pertimbangannya ada pada Kaesang. Kalau menurut saya kurang tepat kalau kita ingin mengikuti politik jangka panjang. Artinya kalau berpolitik kan ikut perahu besar kapal besar kan PDIP," ucapnya.

Murad Ismail, Jokowi, dan Kaesang Pangarep. Kabar Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep bergabung ke PSI menyisakan pertanyaan besar kepada PDIP.
Murad Ismail, Jokowi, dan Kaesang Pangarep. Kabar Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep bergabung ke PSI menyisakan pertanyaan besar kepada PDIP. (Kolase Tribunnews)

Reaksi Jokowi

Sementara itu Presiden Jokowi mengakui Kaesang sudah meminta restu padanya.

Jokowi mengatakan Kaesang sudah menikah dan punya keluarga sendiri, jadi punya tanggung jawab sendiri.

"Ya kan saya sudah sering menyampaikan. Anak-anak itu kalo sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab,"kata Jokowi usai Groundbreaking Hotel Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, (21/9/2023).

Oleh karena itu, kata Presiden, keputusan apapun sudah menjadi tanggung jawab Kaesang sendiri.

"Artinya apa yang diputuskan sudah menjadi tanggung jawab dia," katanya.

Jokowi mengatakan sebelum menyatakan bergabung dengan PSI, Kaesang berbicara dulu kepadanya meminta doa restu. Ia tidak bisa berbuat apapun, karena bila pun dilarang, Kaesang tetap melakukannya.

"Ya biasa di dalam keluarga minta doa restu. Karena saya bilang tidak pun juga tetep akan jalan. Anak-anak saya seperti itu," pungkasnya.

Aturan PDIP Satu Keluarga Tak Boleh Beda Partai

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat telah menjelaskan mengenai aturan partainya melarang keluarga inti berbeda partai.

Djarot mengatakan semua kader yang bergabung dalam partai berlambang banteng moncong putih itu sudah terikat pada aturan.

"Begini, di PDIP itu ada aturan. Kita sudah terikat pada aturan, tidak boleh di dalam satu keluarga inti itu berbeda partai," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Dia menyebut keluarga inti dimaksud, yakni suami istri dan anak-anaknya yang belum menikah.

"Satu keluarga itu apa misalkan, suami istri. Apalagi? Anak. Itu tidak boleh. Itu yang dilarang, keluarga inti," ujar Djarot.

Baca juga: Prabowo Subianto Buka-Bukaan ke Kaesang, Takut Kualat Jika Jadikan Jokowi Sebagai Menteri Pertahanan

Djarot menegaskan kader dianggap tak bisa melakukan pendidikan politik apabila ada salah satu dari keluarganya berbeda partai.

Saat dikonfirmasi soal isu Kaesang bergabung dengan PSI, Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka mengaku pihaknya masih belum bisa berbicara banyak.

Dia hanya memohon doa kepada masyarakat Indonesia.

"Saya belum bisa berbicara banyak. Mohon doanya ya," kata Isyana kepada wartawan, Kamis (21/9/2023).

Sementara itu, Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie juga mempertanyakan apakah orang yang di balik suara itu merupakan Kaesang. Jika benar, dia pun mengaku senang mendengar hal tersebut.

"Masa iya itu Mas Kaesang? serupa kan belum tentu sama. Kita berdoa aja," jelas Grace. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kasus Kaesang, Beranikah PDIP Bersikap Tegas kepada Keluarga Jokowi Seperti Terhadap Murad Ismail?

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved