Ketua DPRD Hasanuddin Masud Belum Dapat Bocoran Siapa Pj Gubernur Kaltim Pengganti Isran Noor

Kepentingan pusat makin terasa setelah Pj Bupati PPU diduduki dan ditunjuk langsung dari pejabat Kemendagri.

Makmur Marbun akhirnya dipilih mengemban tugas memimpin PPU setahun ke depan. 

Direktur Produk Hukum Daerah pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri tersebut makin menguatkan dugaan bahwa Pj Gubernur akan diisi dari figur pemerintah pusat.

Seperti yang dinilai Budiman sebelumnya, jika pemerintah pusat ingin mengamankan kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN), tentunya untuk menjaga stabilitas proyek strategis yang tengah berlangsung.

"Jika kepentingan politis, tentunya karena Kaltim sebagai lokasi IKN, tentu akan dicari orang yang mendukung keberlangsungan IKN. Ini juga bisa jadi pertimbangan, namun kalau dari nama dan siapa yang akan dipilih, tergantung lagi kepentingan pemerintah pusat," ujarnya.

Baca juga: Pelantikan Pj Gubernur Kaltim, DPRD Berharap Pengganti Isran Noor Sesuai Usulan Dewan

Kepentingan pemindahan ibu kota negara ini, jika figur yang dipilih di luar dari rekomendasi yang ada, tentu terbukti kepentingan pusat kuat untuk IKN.

Penunjukan anak buah Tito Karnavian menjadi Pj Bupati, Budiman menduga bakal akan diikuti pada pemilihan Pj Gubernur Kaltim.

DPRD Kaltim yang telah memberi rekomendasi, sesuai Permendagri 4/2023, bisa jadi juga bukan nama-nama yang dikirimkan. 

Meski, ada figur pilihan dari Kemendagri, Akmal Malik di dalam usulan legislatif. 

"Dua kemungkinan, Pj gubernur bisa jadi Pak Akmal Malik, atau mungkin ada orang pusat lain yang bakal didorong," menurut Budiman.

Lebih lanjut, kata Budiman, pemilihan Pj Gubernur Kaltim guna menjaga proyek strategis nasional serta mencari figur berpengalaman menjadi Pj kepala daerah, tentu Akmal Malik kuat untuk direkomendasikan Tito Karnavian kepada Presiden Joko Widodo.

Figur daerah menurut Budiman banyak yang potensial, tetapi irisan kestabilan dalam mengamankan politik Kaltim dengan IKN jadi satu irisan, tentu harus diisi orang tepat.

Nama-nama figur lokal yang direkomendasikan DPRD Kaltim, bisa saja tidak dilirik Mendagri.

Pasalnya irisan antara Kaltim dengan PPU sangat berdekatan, terlebih Pemilu 2024 makin dekat

"Artinya yang ditunjuk di Kaltim harus orang kuat, kemudian yang ditunjuk di Kaltim bisa membangun komunikasi dengan stakeholder yang ada di seluruh lini di Kaltim, karena ada banyak hal yang dituju oleh pemerintah pusat," ujarnya.

"Kepala Otorita, semua tokoh potensial di Kaltim diusulkan, tetapi tidak ada satupun yang dipilih, justru orang lain, artinya ada kepentingan kan," sambungnya Budiman. (*)