Arsjad Rasjid Beber Ganjar Pranowo akan Berantas Tambang Ilegal, Terutama Dekat IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Persoalan tambang ilegal di sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, rupanya sampai ke telinga capres Ganjar Pranowo.

Diketahui, tambang batubara ilegal juga menjadi salah satu persoalan di sekitar IKN.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid menegaskan bahwa bakal capres Ganjar Pranowo berkomitmen pada melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Menurutnya, salah satu komitmen Ganjar yang utama adalah soal penerapan hukum.

Termasuk, dikaitkan dengan pembangunan IKN.

Baca juga: IKN Semakin Dekat, Dinas Perikanan Samarinda Ajak Pembudidaya Tangkap Peluang Lewat Ikan Gurame

Baca juga: Jokowi Bakal Temani Basuki Hadimuljono Kerja di IKN Nusantara Tahun 2024, UU IKN Sah Diketok DPR

Hal itu disampaikan Arsjad saat ditanya tentang komitmen Ganjar terhadap pembangunan IKN yang kini masih banyak tambang ilegal di sekitarnya.

"Salah satu komitmen Mas Ganjar adalah memastikan bahwa penerapan hukum itu harus clear ke depannya, itu beliau selalu katakan," kata Arsjad saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).

Kendati demikian, Arsjad menilai bahwa persoalan tambang ilegal tidak hanya terjadi di sekitar wilayah IKN.

Ia mengatakan, persoalan itu masih menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia ke depannya.

"Kalau itu (tambang ilegal) kan memang adalah PR (pekerjaan rumah) bukan hanya di sekitar IKN, tapi di mana-mana juga ada," ujarnya.

Di sisi lain, Arsjad menilai bahwa Ganjar selalu menekankan agar hukum harus seimbang dengan pembangunan.

"Kita harus jadi penyeimbang.

Kesejahteraan akan kita lakukan, tapi hukum harus kita, tetap menjadi bahan lah, fondasi," katanya.

Baca juga: HGU di IKN Nusantara Maksimal 95 Tahun, Kriteria dan Ketentuannya sesuai UU IKN Baru

Baca juga: Viral Orang Terkaya ke-7 di Indonesia Minta Restu ke Ibu, Ingin Bangun Rumah Sakit Terbaik di IKN

Meski demikian, Arsjad berharap Ganjar tidak bekerja sendiri jika kelak terpilih menjadi presiden.

Menurutnya, masalah hukum dan berkaitan tambang liar harus dituntaskan bersama dengan cara gotong royong.

"Upaya ini enggak bisa sendiri. Gotong royong," ujar Arsjad.

Sebagaimana diketahui, IKN adalah program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini sedang berjalan.

Polda Kaltim dan Otorita Buat Satgas

Lingkar tambang ilegal di IKN Nusantara jadi topik yang menyita perhatian publik.

Polda Kaltim dan Badan Otorita membuat Satgas Terpadu untuk memberantas tambang ilegal di kawasan IKN Nusantara dan sekitarnya.

Hingga Mei 2023, polisi masih mendapati praktik tambang ilegal yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur.

Kapolda Kaltim, Irjen Pol Imam Sugianto menyebut pihaknya berhasil mengagalkan beberapa kasus tambang ilegal sepanjang 2023.

Dirinya membeberkan, setidaknya hingga Mei 2023 lalu, tercatat sebanyak 26 kasus tambang ilegal yang berhasil diungkap.

Baca juga: Jokowi Bongkar Ada ASN yang Tak Senang Pindah ke IKN Nusantara, Jiwa Pionir Demi Indonesiasentris

Baca juga: Beda Sikap Demokrat dan PKS Soal UU IKN Disahkan DPR RI, Jokowi Mau Pindah Kerja ke IKN Nusantara

'Yang menjadi prioritas kita, di sekitar IKN. Seperti di Bukit Tengkorak kemudian terutama di Penajam Paser Utara," ucapnya, Sabtu (1/7/2023).

Lebih lanjut, Imam meneruskan, pihaknya tak bergerak sendiri dalam hal penindakan tambang ilegal.

Namun juga melibatkan sejumlah instansi pengawasannya.

"Kami sudah bentuk Satgas, bahkan dikoordinir oleh Badan Otorita. Nanti jadi tim terpadu sama-sama turun di lapangan," tukas Imam.

Diberitakan sebelumnya, Polda Kaltim mengungkap tindak tambang ilegal di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Kilometer 48, Samboja, Kutai Kartanegara pada akhir Maret 2023.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan 2 orang tersangka berinisial DH dan H dengan barang bukti baru bara sebanyak 750 metrik ton.

Di mana keduanya diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

TNI Tanami Lahan Eks Tambang Ilegal di Sepaku

Kodim 09/13 Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan bahwa aktivitas tambang ilegal di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU, sudah tidak ada lagi.

Hal itu diketahui, setelah pengawasan dan pemantauan yang dilakukan sejak tiga bulan terakhir ini.

Sebelumnya, aktivitas tambang ilegal itu sempat dikeluhkan oleh masyarakat sekitar Desa Sukomulyo, karena dikhawatirkan dapat merusak lingkungan.

"Memang aktivitas tambang ilegal sudah tidak ditemukan lagi tiga bulan belakangan," ungkap Dandim 09/13 PPU Letkol Inf. Arfan Affandi, pada Rabu (9/8/2023).

Lahan bekas tambang tersebut pun, kini kosong dan tidak tumbuh tanaman.

Kondisi itu membuat prajurit TNI terjun untuk melakukan penanaman kembali, agar mengembalikan fungsi hutan yang telah tergerus itu.

Baca juga: IKN Jadi Momentum Luar Biasa, Pj Gubernur Akmal Malik Ajak Stakeholder Jadi Bagian Sejarah Indonesia

Baca juga: Sejumlah Proyek di IKN Nusantara yang Bakal Groundbreaking pada November 2023, termasuk Bandara VVIP

Setidaknya, ada empat hektar lahan yang ditanami pohon. Mulai dari pohon buah produktif, hingga pohon keras seperti bangkirai dan ulin.

"Yang jelas kita ingin mengembalikan lagi alam ke fungsinya atau ke kondisi awalnya," sambungnya.

Pohon yang telah ditanam itu, dimaksudkan agar hutan dapat kembali berfungsi, disamping meminimalisir potensi bencana.

Daerah tersebut dikhawatirkan menjadi titik panas, lantaran masih ada warganya yang membuka lahan dengan cara membakar.

"Ini untuk mengembalikan fungsi hutan, karena ini rawan juga terbakar, kemarin ada warga yang kita temukan membuka lahan dengan membakar," jelasnya.

Perawatan ribuan pohon yang telah ditanam, menjadi tanggung jawab masyarakat setempat. Pun dengan fungsinya nanti juga bisa dinikmati oleh masyarakat.

"Untuk selanjutnya kita berkolaborasi dengan kepala desa agar pohon ini bisa dipertahankan dan dirawat oleh warga," pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Arsjad Rasjid Ungkap Komitmen Ganjar Terkait Banyak Tambang Ilegal di Sekitar IKN",