DPRD Kukar Sambangi Senayan, Masih Berjuang Pertahankan Aset Pelabuhan Amburawang

“Saran revisi UU IKN adalah kerja sama pengelolaan antara Pemkab Kukar dan Otorita IKN. Kukar tetap menjalankan fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan publik terhadap wilayah yang masuk dalam Otorita," sebutnya.

Untuk itu, lanjut Aji Sofyan, kejelasan status dan kelanjutan pengelolaan Pelabuhan Ambarawang menjadi penting dan strategis.

Sebab, sudah ada investasi dua belah pihak, baik Pemkab Kukar maupun Kemenhub. Ada pembagian sisi darat dan sisi laut.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Minta Warga Manfaatkan Pesta Adat Erau 2023 untuk Dulang Rezeki

Dalam perjalanannya, menghadapi hambatan krusial, Pemkab Kukar akan mengeluarkan anggaran investasi untuk membangun Pelabuhan Ambarawang sebesar Rp 344,18 miliar.

Sementara pada sisi darat, Kemenhub mengusulkan Rp 223,9 miliar. Akan tetapi, investasi tersebut belum mampu menghubungkan sisi laut dan sisi daratan.

Hal ini membuat aktivitas bongkar muat barang maupun orang dan jasa di pelabuhan tersebut, belum berlangsung sebagaimana mestinya.

“Untuk itulah kejelasan atas status hukum yang berdampak pada status ekonomi dalam perspektif hukum aset tersebut itu akan menjadi milik Otorita IKN. Dan perlu didiskusikan agar tidak merugikan," tandasnya. (*)