Ternyata Jokowi Sempat Tanya Yusril Soal Batas Usia Capres Cawapres, Ungkap Sikap Gibran di Pilpres

Berapa pun usia Presiden sepanjang dia bukan anak-anak gitu, dia mau 25 mau 30, 40, 45, itu tidak ada pertentangannya dengan konsitusi'," ujar Yusril mengungkap isi pembicaraannya dengan Jokowi saat ditemui di Senopati, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

Baca juga: Gibran Tak Bisa Jadi Cawapres di Pilpres 2024 Meski MK Putuskan Batas Usia, Ini Penjelasan Pengamat

Baca juga: Gibran Jadi Calon Kuat Cawapres Prabowo, Presiden Jokowi hingga Mahkamah Keluarga Disorot

Yusril mengungkapkan, Jokowi saat itu mengaku tidak memiliki kepentingan apa pun terkait gugatan batas usia capres-cawapres tersebut.

Menurut Yusril, Jokowi justru malah merasa jadi tambah repot karena adanya gugatan ke MK itu.

Terlebih, Gibran juga belum tentu mau maju sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024.

"Kata Pak Jokowi, 'ya ndak apa-apa. Ini kan bukan agenda saya juga.

Saya malah repot dengan ini. Dan Mas Gibran belum tentu mau'.

Nah itu jawaban Pak Jokowi saat kita bertemu," kata Yusril.

"Jadi kita kemukakan hal ini, kita juga berharap ya yang terbaik lah untuk semua," ujarnya melanjutkan.

Jadwal Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri telah menjadwalkan sidang pembacaan putusan gugatan terkait usia minimum capres-cawapres pada Senin (16/10/2023) pekan depan.

Dikutip situs resmi MK, gugatan yang akan diputus yakni perkara nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023. Pada Selasa (10/10/2023), Ketua MK Anwar Usman mengonfirmasi bahwa mereka menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), salah satunya untuk finalisasi putusan tersebut.

Baca juga: Prabowo Pusing Tentukan Cawapres, Koalisi Indonesia Maju Gelar Pertemuan Hari Ini

Baca juga: Survei Capres 2024 Terbaru: Pemilih Anies Baswedan Rentan Beralih ke Prabowo Subianto, Ganjar?

Sebagai informasi, perkara nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi pada 16 Maret 2023, yang meminta batas usia minimum capres-cawapres dikembalikan ke 35 tahun.

Kemudian, pada perkara nomor 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Garuda pada 9 Mei 2023, meminta frasa "pengalaman sebagai penyelenggara negara" dapat menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun.

Sementara itu, pada perkara nomor 55/PUU-XXI/2023, yang dilayangkan pada 17 Mei 2023, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa mengajukan petitum yang sama dengan Partai Garuda.

Pembacaan putusan ini dilakukan hanya empat hari sebelum pendaftaran capres-cawapres dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 19 Oktober 2023 hingga 25 Oktober 2023.