Pilpres 2024

Pidato Perdana, Gibran Bocorkan Program Unggulannya Bersama Prabowo, Sempurnakan Pemerintahan Jokowi

Pidato perdana, Gibran Rakabuming bocorkan program unggulannya bersama Prabowo Subianto, sempurnakan pemerintahan Jokowi

Editor: Rafan Arif Dwinanto
YouTube Kompas TV
Gibran Rakabuming berpidato sebelum mendaftar ke KPU 

Prabowo menjelaskan, dirinya saja selama ini selalu menggunakan sarananya sendiri jika sedang tidak bertindak sebagai Menteri Pertahanan.

Dia menyebutkan, pihaknya akan bertindak secara dewasa demi memberi contoh kepada semua pihak.

"Saya sendiri selama ini kalau sudah bukan kepentingan dinas, saya ke mana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Kita dewasa, kita memberi contoh, ya," imbuhnya.

Politik Dinasti

Isu soal politik dinasti mencuat di Pilpres 2024.

Semua bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat pendaftaran capres cawapres.

Yakni, bisa maju capres meski berusia belum 40 tahun namun memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Isu politik dinasti makin mencuat saat Prabowo Subianto memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming sebagai cawapres.

Diketahui, Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Survei Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 60,7 persen responden menyebut majunya Wali Kota Solo yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ke Pilpres tahun 2024 merupakan bentuk politik dinasti.

Dikutip dari survei tersebut, Senin (23/10/2023), sebanyak 60,7 persen menyatakan "ya" ketika ditanya terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti.

Sementara itu, 24,7 persen lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6 persen responden menyatakan tidak tahu.

"Bagaimanapun, wacana soal politik dinasti masih dipandang negatif oleh publik.

Sebagian besar responden memandang politik dinasti ini cenderung lebih mengedepankan kepentingan (politik) keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat," kata peniliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Senin.

Kendati begitu, sebagian besar responden juga menilai larangan terkait politik dinasti sebagai bentuk membatasi hak politik orang lain.

Baca juga: Jokowi, Anwar Usman, Gibran, dan Kaesang Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Kolusi dan Nepotisme

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved