Sri Juniarsih tak Setuju Berau Gabung ke Kaltara, Madri Pani: Kalau Gabung, Kami Ibu Kotanya

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Keinginan besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ‘merayu’ Kabupaten Berau untuk menjadi bagian dari wilayah Kaltara, tidak disetujui oleh Bupati Berau.

“Kabupaten Berau untuk Kalimantan Timur. Tidak mungkin ke sana, Kalimantan Utara,” tegas Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas kepada TribunKaltim.co di Berau, Selasa (7/11/2023).

Meski adanya angan-angan tersebut, Bupati Sri Juniarsih tegas menginginkan Berau masih menjadi bagian dari Kalimantan Timur, terutama selama masa kepemimpinannya.

Bupati Sri Juniarsih menyebut, hubungan Berau dengan Kalimantan Utara sejauh ini berjalan secara baik.

Baca juga: Kesaksian Makmur HAPK, Banyak Warga Berau Ingin Gabung ke Kalimantan Utara

Bahkan banyak putra-putri daerah yang juga berkarya di Kalimantan Utara.

“Hubungan kita sejauh ini tetap baik, beberapa kali juga Gubernur Kaltara datang ke Berau untuk melangsungkan silaturahmi ke kita,” tegasnya.

Menurutnya, banyak pertimbangan jika Berau bergabung dengan Kalimantan Utara.

Apalagi, Berau sudah mempromosikan diri sebagai penyangga pariwisata Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Kami jadi Ibu Kotanya

Senada, Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan bahwa tidak mudah menggabungkan Berau menjadi Kaltara. Perlu proses yang panjang.

Tidak bisa secara gambalang menyatakan bahwa 70 persen warga Berau setuju untuk pindah, meski klaimnya berasal dari survei.

“Data itu darimana? 70 persen itu siapa orangnya? Tidak bisa main klaim
sendiri,” tegasnya.

Tetapi, jika Berau dijanjikan menjadi ibu kota, bisa saja hasrat Pemprov Kaltara dapat terpenuhi.

“Kalau mau gabung, ya kami jadi ibu kotanya, gak mungkin kan kita harus meninggalkan IKN Nusantara,” bebernya.

Baca juga: Soal Tawaran Berau Gabung Kaltara, Mantan Bupati Berau Makmur HAPK: Ikuti Suara Rakyat

Lanjutnya, Kaltara harus bisa menjanjikan hal yang sangat menggiurkan. Sebab melihat dari masa kepemimpinan Isran Noor, Berau mendapatkan kucuran dana yang besar, dan bisa membenahi jalan menuju pesisir wisata Berau.

“Dari Kalimantan Timur kan sudah ada kontribusi yang jelas,” pungkasnya.

Diberitakan media ini sebelumnya, Universitas Borneo Tarakan (UBT) bersama beberapa akademisi lain dari perguruan tinggi di Kaltara merilis hasil kajian terbaru terkait rencana penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara. 

Hasil akhir kajian ini dipaparkan di depan Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang dan sejumlah pejabat Kaltara dan Pemkab Berau, di Aula Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Senin (6/11/2023).

Kajian dilakukan dengan cara menganalisis kelayakan penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan survei terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat. Kemudian menganalisis kemungkinan penggabungan Kabupaten Berau ke Kalimantan Utara, sesuai dengan indikator dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (skoring).

Hasil kajian teknis menyebutkan jika dari hubungan antarfaktor, khususnya investasi dan indikator makro lainnya, dalam jangka panjang penggabungan Berau ke Kaltara masih dikategorikan layak.

Baca juga: Universitas Borneo Tarakan Paparkan Hasil Kajian Terbaru tentang Wacana Berau Gabung Kaltara

Disimpulkan pula, dari sejumlah pihak yang disurvei, mulai dari kalangan dewan, akademisi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tokoh masyarakat Kaltara dan Berau.

Sebagian responden menyetujui, dan sebagian lagi tidak setuju dengan berbagai alasan.

Menyikapi laporan akhir ini, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan, dokumen studi kelayakan penggabungan Kabupaten Berau ke Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi bahan pertimbangan atau rekomendasi bagi pengambil kebijakan, yakni:

Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun kebijakan penataan wilayah provinsi. Kebijakan juga sesuai dengan kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat Kaltara umumnya, dan Kabupaten Berau pada khususnya.

Rekomendasi lainnya, perlu tindak lanjut antarpihak stakeholder dan masyarakat.

Selanjutnya perlu dipertegas, bahwa rencana penggabungan ini, tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Baik kemajuan di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan ketahanan.

Sebelumnya, saat membuka FGD (focus group discussion) sekaligus laporan akhir kajian studi kelayakan ini, Gubernur Kaltara, H Zainal A Paliwang mengungkapkan, penataan wilayah dilakukan seiring dengan perkembangan suatu daerah.

Sehingga pertumbuhan dan kemajuan tidak hanya terpusat.

Tetapi dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah.

"Pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru, akan menjadi awal bagi perkembangan suatu daerah," ungkap Zainal.

Pertumbuhan ini, lanjutnya, sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Baik yang bersumber dari kekayaan alam, maupun sumber daya lainnya. Demikian pula dengan Provinsi Kaltara.

Secara administratif, Kaltara memiliki luasan 7,182 juta hektare. Dengan jumlah pendudukz 713.622 jiwa.

Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, sejak menjadi daerah otonomi baru pada tahun 2012 silam.

Letak Kabupaten Berau yang sangat strategis, berbatasan dengan Kaltara, menjadikan potensi wilayah ini digabungkan. Dengan harapan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut.

Gubernur mengungkapkan, rencana penggabungan Kabupaten Berau dengan Provinsi Kaltara, memiliki tujuan utama memprioritaskan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan wilayah.

Meski demikian, lanjut dia, inisiatif penggabungan ini terlebih dahulu memerlukan pertimbangan matang, kajian mendalam dan keterlibatan semua pihak terkait.

"Dan kita telah melalui berbagai tahap dalam proses ini. Mulai dari penyusunan proposal hingga penelitian yang komprehensif," kata Zainal.

Dari laporan akhir hasil studi yang telah dilakukan oleh para ahli, selanjutnya akan dibahas bersama.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam tim. Karena telah bekerja keras hingga menghasilkan hasil akhir yang hari ini dipaparkan," kata Zainal.

Hasil kajian ini juga, imbuhnya, akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak, manfaat, serta tantangan yang mungkin dihadapi, apabila penggabungan Berau dengan Kaltara bisa direalisasikan.

Dalam penyampaian laporan akhir hasil kajian, turut hadir perwakilan dari Pemkab Berau,
DPRD serta para tokoh masyarakat dari Kaltara dan Bulungan.

(*)