Soroti Alasan Bangun IKN Nusantara, Anies: Bangun Kota di Tengah Hutan, Menimbulkan Ketimpangan Baru

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek Pemerintah membangun Ibu Kota Baru di IKN Nusantara, Kalimantan Timur menjadi sorotan jelang Pilpres 2024.

Proyek IKN Nusantara inipun menjadi salah satu tema yang dibahas dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah hari ini, yang dihadiri paslon nomor urut 1 di Pilpres 2024, Anies - Muhaimin. 

Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan menyoroti alasan Pemerintah membangun IKN Nusantara yang jutru menimbulkan ketimpangan baru. 

Pertanyaan terkait IKN Nusantara dilontarkan salah satu panelis dalan Dialog Terbuka Muhammadiyah yang hari ini digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Baca juga: Alasan PKS Tetap Menolak IKN Nusantara, Mardani Ali Sera Akui Fraksinya Sendirian di DPR

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

Baca juga: Jokowi Akui Sampai Saat Ini Belum Ada Investasi Asing di IKN Nusantara, Presiden Yakin Segera Masuk

Dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di UMS, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah, salah satu panelis yakni Professor Siti Zuhro bertanya tentang IKN Nusantara. 

Panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Professor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.

Sempat terlewati, hingga Siti Zuhro mengingatkan pertanyaannya tentang IKN Nusantara.

Namun kemudian Anies menyempatkan untuk menjawab pertanyaan soal IKN Nusantara. 

Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.

"Kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia," kata Anies seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru," ujar Anies.

Proyek IKN Nusantara yang kini banyak membuka lahan hutan di Kalimantan Timur akan menghasilkan ketimpangan dengan daerah sekitar pembangunan.

Sebab itu, alasan pemerintah untuk pemerataan dinilai berbanding terbalik dengan tindakan pembangunan IKN.

"Jadi antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem.

Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," ucap dia.

Anies mengatakan, jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Tapi menurut kami langkahnya bukan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di Indonesia," ucap dia. 

Dialog terbuka Muhammadiyah merupakan rangkaian dialog dengan tiga calon presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada Kamis (23/11/2023) besok akan dilakukan dialog terbuka untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Sementara itu, untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rencananya digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (24/11/2023).

Dalam sesi Anies - Muhaimin terdapat lima panelis yang dihadirkan.

Baca juga: Kubar dan Mahulu Sempat Teriak, Pasokan Semen Tersedot ke IKN Nusantara, Pembangunan Jembatan Macet

Pertama, Ulama Intelektual Professor Saad Ibrahim yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur.

Kedua, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Guru Besar Program Studi Pendidikan Biologi professor Sofyan Anif.

Lalu, mantan Ketua Komisi Yudisial dan juga Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum UMS Aidil Fitriciada, peneliti senior LIPI Professor Siti Zuhro, dan terakhir Guru Besar Politik Islam-Ilmu Politik Professor Zuly Qodir.

Ekonom Bongkar Alasan Investor Asing Belum Masuk ke IKN Nusantara

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, para investor asing masih meragukan detail rencana pembangunan IKN.

Termasuk di antara keraguan ini terkait proyeksi penduduk yang akan menempati ibu kota baru tersebut.

"Investor akan masuk ke sebuah proyek kalau hitung-hitungannya jelas," kata Bhima saat, Sabtu (18/11/2023).

"Mereka kan pasti membuat uji kelayakan dulu dan kalau rencananya masih banyak meragukan, ya mereka akan menunda dulu masuk ke IKN," lanjutnya.

Bhima menilai, pemerintah juga tampak menghadapi kebingungan antara pembangunan di IKN dengan masifnya pengembangan mega proyek di Jawa.

Salah satunya adalah rencana perpanjangan rute kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Baca juga: Warga Lokal Samboja Perlu Peningkatan Kualitas, Menghadapi Persaingan di IKN Nusantara

"Karena kebutuhan investasinya sama-sama besar, maka investor akhirnya masih melihat ceruk pasar dan potensi ekonomi masih tetap berpusat di Jawa," kata dia.

Menurutnya, hal ini juga memengaruhi proyeksi penduduk yang akan menempati IKN dalam jangka panjang.

Risiko naiknya suku bunga

Bhima menjelaskan, faktor lain di balik belum datangnya investor asing ke IKN adalah kondisi ekonomi di negara asal investasi masih menghadapi risiko naiknya suku bunga dan inflasi.

Karena itu, banyak investor kini tidak berani masuk ke proyek yang berisiko tinggi.

Faktor pemilu dan drama politik dalam negeri juga menuai kekhawatiran akan keberlanjutan pada program IKN ke depan.

Kondisi tersebut cenderung membuat para investor "wait and see" untuk berinvestasi di IKN.

Terakhir, para investor di negara maju memiliki standarisasi Environmental, Social, and Governance (ESG) yang semakin ketat.

"Sementara pembangunan IKN masih dikhawatirkan memicu deforestasi, dampak sosial ke masyarakat lokal hingga masih dinilai lemah terkait transparansi atau tata kelola," jelas dia.

"Itu yang buat missmatch antara standar investor dengan IKN," tambahnya.

Untuk itu, Bhima berharap agar pemerintah memperbaiki kembali masterplan IKN.

Hal ini dilakukan dengan mendorong keterbukaan semua prosesnya, termasuk daftar nama investor yang sudah membuat LoI, proyek yang sedang tahap pembahasan, hingga financial closing.

Baca juga: Terjawab Jumlah ASN Pindah ke IKN Nusantara Tahun Depan, Bertahap Mulai Maret, Juli, Agustus 2024

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS