Mahfud MD Kantongi Data Mafia Hukum Hingga Tingkat Lokal, Pejabat Tak Mau Kerjasama Bisa Dipindah

TRIBUNKALTIM.CO - Sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku mengantongi data-data tentang Mafia Hukum di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Mahfud MD di tayangan Gagas RI Kompas TV bertajuk "Pemimpin Bicara Bangsa" yang disiarkan pada Kamis (22/11/2023).

Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang tak lain pasangan Mahfud MD, memberi rapor merah terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Terbaru, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan, dirinya memiliki catatan lengkap soal Mafia Hukum.

Baca juga: Rekam Jejak Pendapat Anies Baswedan Soal IKN Nusantara, Kini Kritik Habis Program Andalan Jokowi

Baca juga: Firli Bahuri Jadi Tersangka Korupsi, KPK Lantas Geber OTT di Kaltim, Tangkap 11 Orang dan Sita Uang

Menurut Mahfud, jumlah Mafia Hukum sangat banyak.

Salah satu pelakunya yakni aparat hukum. Mula-mula, Mahfud menceritakan soal Mafia Hukum yang ada di daerah.

Dia kemudian memberi contoh di Sulawesi Utara yang ada keterlibatan Mafia Hukum dalam kasus tambang ilegal.

Saat Mahfud selaku Menko Polhukam mengirimkan orang untuk memeriksa kondisi di lapangan karena diduga ada pelanggaran, kasus tersebut cepat-cepat dilimpahkan ke pengadilan.

Dengan demikian, pemerintah pusat tidak bisa melakukan intervensi.

"Kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan, kami datang lalu (mereka) bilang, 'Pak, Bapak sudah tidak bisa masuk lagi, sekarang sudah ada di pengadilan'," ungkap Mahfud dalam acara Gagas RI Kompas TV bertajuk "Pemimpin Bicara Bangsa" yang disiarkan pada Kamis (22/11/2023).

"Nah, yang seperti ini banyak sekali terjadi, dan ini yang melakukan adalah aparat.

Saya punya catatan lengkap tentang siapa, siapa yang melakukan ini, siapa bekingnya, dan sebagainya," ungkap Mahfud.

Dia melanjutkan, apabila Ganjar Pranowo dan dirinya terpilih nanti maka mafia-Mafia Hukum yang ada akan ditindak pada tingkat penindakan.

Sementara itu, di tataran pemerintahan, dirinya berjanji akan memperbaiki aturan hukum.

Selain itu, Mahfud berjanji dirinya dan Ganjar akan memilih pemimpin-pemimpin yang kuat dan bersih hingga tingkat daerah dan unit tertentu.

Dengan begitu, pemimpin akan berani melakukan tindakan.

Baca juga: Kontraktor di Paser Kena OTT KPK, Kantor Disegel dan Amankan Barang Bukti

"Pada tingkat unit-unit itu harus yang bersih dan kuat.

Berani melakukan tindakan, tidak disandera oleh mafia-mafia lokal.

Kadang kala mafia-mafia lokal ini bisa mindah orang lho," ungkap Mahfud.

"Seorang pejabat itu sudah mau bekerja dengan baik di situ, (lalu) di situ ada mafia.

Nah, kalau dia (pejabat) enggak mau kerja sama dengan mafia, dia dipindah.

Mafia itu bisa mendikte orang di atas untuk memindah orang," tambah dia.

Rapor Merah dari Ganjar

Sebelumnya, rapor merah diberikan Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi.

Ganjar hanya memberikan skor di angka 5 atas penegakan hukum di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar saat pemaparan gagasannya di acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

Ganjar menyebut faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan.

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mahfud MD Dikawal Ketat Kepolisian saat Tiba di Pesantren Hidayatullah Balikpapan

Respon Mahfud MD

Sementara, Mahfud menyebut skor 5 yang diberikan Ganjar atas penegakan hukum era Jokowi disebabkan karena kasus eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan.

Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

"Kalau mau obyektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir.

Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi.

Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi.

Dan itu Menko Polhukam-nya saya," ujar Mahfud.

Penilaian Pengamat

calon presiden Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum era pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai memperlihatkan adanya kebingungan dalam memilih narasi kampanyenya.

Mengingat, dua pesaingnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sudah jauh-jauh hari menentukan branding kampanyenya.

"Secara personal, pernyataan paradoks dari pasangan Ganjar-Mahfud ini menegaskan bahwa keduanya kebingungan menentukan narasi kampanye di tengah branding Prabowo-Gibran dengan wacana keberlanjutan dan Anies-Muhaimin dengan wacana perubahan," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada Kompas.com, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Momentum Baik Bangun Demokrasi Indonesia, DEEP Apresiasi Gerakan Mahasiswa di Sumpah Pemuda 2.0

Secara institusional, Agung menyebut persoalan hukum senantiasa menjadi pekerjaan rumah rutin bangsa Indonesia dari pemilu ke pemilu.

Oleh karena itu, persoalan penegakan hukum membutuhkan perhatian luar biasa dari semua kandidat yang berlaga dalam Pilpres 2024.

Namun demikian, kata Agung, seyogyanya kritikan tersebut dibarengi dengan solusi komprehensif yang bisa mencabut akar permasalahan, mulai dari permasalahan korupsi, reformasi peradilan, hingga Mafia Hukum.

"Sehingga menjadi kurang pas ketika Ganjar memberikan penilaian minor di tengah Menkopolhukam-nya adalah cawapresnya sendiri, yakni Mahfud MD," ujar Agung.

Kritikan Ganjar terhadap penegakan hukum era Jokowi juga dinilai terlihat kian paradoks karena rekan sejawatnya di PDI Perjuangan, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM.

"Ini belum ditambah, karena rekan sejawat di PDIP Ganjar, Yasonna Laoly merupakan Menteri Hukum dan HAM.

Sehingga memberikan pernyataan fundamental ke publik, Bagaimana kualitas kerjanya selama ini?" terang dia.

Agung menambahkan, secara elektoral blunder demi blunder dari pernyataan Ganjar semacam ini mesti direm.

Jika tidak, hal ini bisa berdampak signifikan terhadap elektoralnya, sebagaimana kontroversi penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U20.

"Sehingga akan lebih ideal, bila Ganjar mengkajinya dulu secara menyeluruh bersama tim ahli dan jubirnya agar eksesnya menjadi minimal," imbuh dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Klaim Punya Data Lengkap Mafia Hukum, Mahfud: Banyak Sekali, yang Melakukan Aparat"