APBN 2023 Defisit Rp 700 Miliar per Oktober 2023, Kemenkeu sebut Masih Kuat Topang Pemulihan Ekonomi

TRIBUNKALTIM.CO - APBN 2023 mulai mengalami defisit pada Oktober 2023.

Defisit APBN mulai Oktober 2023 ini setelah 9 bulan mengalami surplus.

Meski ada defisit APBN 2023, namun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani optimis bisa memenuhi target desfisit kurang dari 2,3 persen dari PDB.

Selain itu, Kemenkeu juga menyebut belanja negara masih kuat untuk menopang pemulihan ekonomi.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Beban APBN, Rocky Gerung dan Pengamat Ekonomi Ini Tantang Rencana Jokowi

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara dan Revisi UU IKN Disorot, Rocky Gerung Singgung Amdal, Ekonom: Beban APBN

Baca juga: Revisi UU IKN Disorot, Upaya Pemerintahan Jokowi Segel Kelanjutan IKN Nusantara, Risiko Bebani APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, defisit APBN per Oktober 2023 mencapai Rp 700 miliar atau sebesar 0,003 persen dari produk domestik bruto (PDB).

 Defisit APBN ini terjadi karena belanja negara yang sudah lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara.

Adapun realisasi pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp 2.240,1 triliun per Oktober 2023, atau mencapai 90,9 persen dari target.

Pendapatan negara ini juga tumbuh 2,8 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sementara itu, belanja negara baru tercatat Rp 2.240,8 triliun atau 73,2 persen dari pagu.

Belanja negara ini mengalami kontraksi 4,7 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

“Dengan posisi ini maka postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp 700 miliar atau sebesar 0,003 persen dari PDB,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (24/11/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id. 

Meski APBN pada Oktober 2023 sudah mencatatkan defisit, namun keseimbangan primer masih tercatat surplus Rp 365,4 triliun.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah akan melakukan percepatan belanja disisa dua bulan terakhir tahun 2023.

Selaras dengan percepatan belanja tersebut, APBN mulai mengalami defisit.

Ia optimistis APBN 2023 akan mencatatkan defisit di bawah 2,3 persen dari PDB.

Outlook defisit APBN tahun ini diperkirakan mencapai Rp 486,4 triliun atau 2,28 persen dari PDB, atau lebih rendah dari defisit APBN 2022 yang sebesar 2,35 persen atau Rp 460,4 triliun.

Masih Resilien

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan, dalam Laporan Sementara APBN 2023 pada Juli 2023 lalu, outlook defisit APBN ditargetkan 2,3 persen.

Akan tetapi, dengan melihat perkembangan dinamika perekonomian domestik saat ini yang masih resilien, Febrio optimistis defisit APBN 2023 akan berada di bawah 2,3 persen.

“Ketika menerbitkan Lapsem outlook defisit 2,3 persen. 

Dengan dinamika sekarang, peluang defisit kita lebih rendah 2,3 persen memang terlihat semakin nyata.

Sehingga ini menjadi modal bagi APBN kita untuk tetap bisa berfungsi sebagai shock absorber,” tutur Febrio dalam konferensi pers, Jumat (24/11).

Baca juga: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Makin Melenceng dari Janji tanpa APBN, Jokowi Beri Subsidi Tiket KCJB

Febrio menyampaikan, meskipun dinamika perekonomian global sedang memanas, seperti terjadinya geopolitik, dan pelemahan ekonomi China, perekonomian Indonesia masih tetap solid.

Hal tersebut terbukti dengan adanya penyesuaian penerimaan perpajakan yang meningkat dari Lapsem yang disampaikan pada Juli lalu.

Belanja Pemerintah Pusat Turun 5,9 Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.572,2 triliun hingga Oktober 2023.

Meningkatnya penerimaan tersebut tertuang dalam, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 mengenai rincian APBN 2023.

Penerimaan perpajakan dalam Perpres 75/2023 ditetapkan sebesar Rp 2.118, 34 triliun atau naik 4,8 persen dari target awal di Perpres 130/2023 sebesar Rp 2.021,2 triliun.

“APBN kita di awal bersifat forward looking, sehingga antisipatif dan ini sudah terbukti bahwa di perkembangan dari sisi penerimaan ini lebih baik dibandingkan APBN yang sudah kita siapkan.

Sehingga di outlook di Lapsem kemarin kita lakukan penyesuaian yang lebih mencerminkan kondisi terkini,” ungkapnya.

Kemudian, dari sisi belanja, Febrio menyampaikan belanja negara masih tetap kuat untuk menopang pemulihan ekonomi serta mendorong konsumsi masyarakat.

Baca juga: Kritikan Tajam Rocky Gerung soal IKN Nusantara, dari Penggunaan APBN hingga 3 Hal yang Membahayakan

Pemerintah juga melakukan penebalan bansos beras Rp 10 kg untuk 22 juta KPM hingga akhir tahun, juga menambah bantuan El nino Rp 400 ribu  kepada 18,8 juta KPM.

Nilai ini masih jauh dari pagu APBN 2023 dan turun dari realisasi Oktober tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi itu baru setara 70 persen dari pagu yang ditetapkan.

Secara lebih rinci, realisasi belanja itu terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 768,7 triliun (76,8 persen dari target) dan belanja non K/L sebesar Rp 803,6 triliun (64,5 persen dari target).

 Jika dilihat secara tahunan (year on year/yoy), realisasi belanja pemerintah pusat turun sebesar 5,9 persen dari Rp 1.671,4 triliun.

Penurunan itu utamanya disebabkan oleh belanja non K/L yang terkontraksi 12,4 persen.

"Dari sisi belanja pemerintah APBN telah membelanjakan untuk pemerintah pusat sebesar Rp 1.572,2 triliun, ini artinya 70 persen dari total pagu anggaran," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan, kontraksi realisasi belanja non K/L dipicu oleh pembayaran kompensasi energi yang lebih rendah.

Sebab, harga komoditas minyak dan gas (migas) lebih rendah dari tahun lalu, sehingga uang yang perlu dibayarkan pemerintah ke PT Pertamina (Persero), selaku penyalur bahan bakar khusus penugasan, menurun.

"Komponen yang alami penurunan ini terutama karena untuk pembayaran kompensasi energi ke Pertamina itu lebih kecil dari tahun lalu. Jadi karena harga komoditas migas menurun dari tahun lalu," tutur Isa.

"Sehingga pressure juga untuk pertemina maupun PLN untuk likuiditasnya dan sebagainya jauh lebih rendah dari tahun lalu," sambungnya.

Dengan melihat perkembangan belanja pemerintah pusat hingga Oktober lalu, Sri Mulyani bilang, pihaknya akan "menyisir" pagu anggaran yang telah disiapkan.

Pasalnya, tahun anggaran 2023 tinggal menyisakan dua bulan.

"Belanja kementerian lembaga dan non K/L akan semakin disisir untuk dilihat apakah mereka bisa merealisir seluruh alokasi yang sudah dipagukan di dalam APBN," ucapnya.

Baca juga: 5 Negara Siap Investasi di IKN Nusantara, Otorita Andalkan APBN dan Investor Bangun Ibu Kota Negara

(*)

Update Berita Ekbis Terkini

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS