Cak Imin Janji Beri Gaji untuk Guru Ngaji Jika Terpilih, 'Profesi Mulia'

Eks Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini menyebut, contract farming pernah dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Ibukota.

"DKI Jakarta bukan membeli lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta.

Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat," ujar Anies dalam acara Konferensi Orang Muda yang diadakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11/2023).

"Apa yang terjadi ketika memiliki contract farming?

Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian, mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif, karena mereka memiliki kepastian siapa yang membeli hasil taninya.

Jadi, kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya," ucapnya.

Baca juga: Respon Prabowo saat PDIP Sebut Food Estate Program Jokowi sebagai Proyek Kejahatan Lingkungan

Saat menjabat Gubernur, Anies memiliki kebijakan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta Food Station untuk membuat kontrak dengan para petani daerah.

Jakarta membuat kontrak dengan gabungan kelompok tani di berbagai wilayah untuk menjadi pemasok pangan ke wilayah Ibukota lewat BUMD.

Dengan cara tersebut, Jakarta mendapatkan kepastian suplai pangan dari petani, sedangkan petani mendapat kepastian harga dan pembeli dalam kurun waktu kontrak yang diteken.

Food Estate Dikritik PDIP

Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pernah melayangkan kritik terkait program food estate.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).menyoroti penyalahgunaan pengembangan lumbung pangan.

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Pernyataan ini disampaikan Sekjen PDIP ketika ia dimintai pendapat perihal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

Hasto mengingatkan bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga Bumi Pertiwi.