Pelajar Malahing Butuh Kapal untuk Sekolah, Ini Kata Anggota DPRD Bontang

TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG - Anggota Komisi I DPRD Abdul Haris Bontang buka suara terkait kebutuhan transportasi kapal untuk pelajar yang bermukim di Kampung Malahing.

Ia mengaku sudah membicarakan hal tersebut dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, menyikapi berita yang muncul beberapa waktu lalu.

Pada momen itu ia menjelaskan ada dua opsi yang diwacanakan.

Pertama sistem sewa dengan memanfaatkan kapal masyarakat, sebagai bentuk perbedayaan atau yang kedua membeli kapal baru namun tetap dikelola masyarakat.

"Namun sampai saat ini masih belum ada keputusan. Tapi saya pastikan tahun depan sudah ada keputusannya," kata Abdul Haris saat ditemui Tribunkaltim.co, beberapa waktu lalu.

Baca juga: 7 Fakta dan Kronologi Buaya Riska Gagal Kembali ke Guntung, Ditolak DPRD Bontang hingga Alasan BKSDA

Baca juga: UU ASN Disahkan, Komisi I DPRD Bontang Harapkan Pemkot Segera Ambil Sikap soal Nasib Honorer 

Menurutnya, memenuhi kebutuhan transportasi untuk para pelajar di Kampung Malahing merupakan keharusan bagi pemerintah, sebagai upaya pemenuhan sarana pendidikan bagi setiap penduduk Indonesia.

"Ini asas keadilan, tidak boleh ada perbedaan. Pemerintah bertanggungjawab mencerdaskan anak bangsa melalui pemenuhan sarana prasana yang dibutuhkan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumya, Pelajar dari Kampung Malahing mesti dibantu meringankan biaya transportasi untuk mengakses pendidikan di darat. Kapal yang sebelumnya kondisinya rusak berat.

Kampung Malahing merupakan salah satu permukiman di atas laut di wilayah pesisir, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan.

Untuk sampai ke sana atau sebaliknya akses satu-satunya hanya menggunakan perahu dengan waktu tempuh 15-30 menit, tergantung berapa besar kapasitas mesin perahu yang digunakan.

Ketua RT 30 Kampung Malahing Nasir Lakadda mengatakan saat ini ada sekitar 10 orang pelajar dari tempatnya, yang bersekolah di darat.

"Mereka sehari-hari mesti bolak-balik, pagi berangkat menjelang sore kembali lagi ke Melahing," ujar Nasir.

Menurut Nasir biaya yang dikeluarkan para orangtua pelajar itu berkisar Rp 300 ribu per bulan, hanya untuk membayar sewa ojek kapal. Sementara, pendapatan mereka juga tidak menentu.

"Dulu memang ada bantuan kapal dari perusahaan, tapi kondisinya sekarang rusak. Tua sudah kapalnya bocor di mana-mana. Tapi kalau mesinnya masih bagus," kata Nasir kepada TribunKaltim.co, Rabu (25/10/2023).

Dari situ ia berharap peran pemerintah untuk membantu meringankan beban para orangtua.

Minimal memberikan subsidi pembiayaan transportasi. Apalagi tahun depan, sambung Nasir, ada sekitar 10 pelajar lagi yang akan bersekolah di darat.

Baca juga: Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang Heran Terdaftar Sebagai Keluarga Miskin

"Saya sebenarnya sangat bersyukur melihat anak-anak Melahing mau bersekolah di tengah keterbatasan yang ada, saya harap ini (biaya transportasi) menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.

Perlu diketahui, di Kampung Melahing tersedia sekolah SD namun para pelajar hanya bersekolah sampai kelas 5. Untuk jenjang selanjutnya ditempuh di darat untuk persiapan mengikuti ujian nasional. (*)