AMIN Tak Kompak? Anies Terus Kritik IKN Nusantara Saat Kampanye, Tapi Cak Imin Mau Lanjutkan

TRIBUNKALTIM.CO - Anies Baswedan terus melancarkan kritik terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Diketahui, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara merupakan program andalan Presiden Jokowi.

Meski demikian, cawapres Anies Baswedan, yakni Muhaimin Iskandar tampaknya punya pandangan berbeda.

Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar berkomitmen melanjutkan IKN karena sudah menjadi UU.

Baca juga: 7 Tempat Wisata Fenomenal di Kukar Hingga IKN, Miliki Nuansa Hijau Bak Syurganya Kalimantan

Baca juga: Berkaca 3 Hasil Survei Elektabilitas Capres Terbaru Desember Pilpres 2024 akan Berlangsung 1 Putaran

Terbaru, calon presiden nomor urut 1ini kembali menyinggung pembangunan IKN Nusantara dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023).

Ia menyebut anggaran pembangunan IKN yang besar tidak digunakan untuk kebutuhan yang mendesak atau urgen di Indonesia.

"Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen," ujarnya.

"Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," sambung dia.

Anies mengatakan, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.

Seperti membangun kota yang saat ini belum berkembang, membuat transportasi umum lebih baik dan akses air minum yang menjangkau masyarakat lebih luas.

"Manfaatnya (lebih banyak) mana (digunakan) di banyak kota atau di satu kota IKN?" tanya Anies ke kader Partai Nasdem, dijawab dengan "banyak kota".

Bukan kali pertama Anies menyinggung soal IKN.

Calon presiden nomor urut 1 ini berulang kali menolak pembangunan IKN yang dinilai akan membuat ketimpangan baru di Kalimantan Timur.

Ia juga menyebut IKN bukan solusi pemerataan ekonomi Indonesia karena hanya membangun satu kota baru di tengah-tengah hutan.

Baca juga: Pemerintah Obral Insentif agar ASN Pindah ke IKN Nusantara, KPOOD sebut tak Cukup Menarik Minat ASN

Baca juga: Mulai Muncul Orang Kaya Baru di IKN, OJK Kaltim Minta Investasi di Produk Jasa Keuangan

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru.

Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Muhaimin lanjutkan IKN

Di sisi lain, cawapres Anies, Muhaimin Iskandar berkomitmen akan tetap melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih pada Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Cak Imin, sapaan Muhaimin, usai menghadiri acara bedah visi misi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Senin (4/12/2023).

"IKN ini produk undang-undang, tentu kalau undang-undang, harus terus dilaksanakan," ujar Cak Imin.

Meski akan melanjutkan pembangunan IKN, Cak Imin mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi ibu kota pengganti Jakarta itu.

"Masalahnya hanya dua, apakah bisa diefisiensikan lebih baik lagi, dievaluasi cara kerja ibu kota Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Kunjungi Otorita IKN, Investor Rusia Tertarik untuk Wujudkan Konsep Smart City di IKN 

Baca juga: Djoko Setijowarno Jelaskan Tolak Ukur IKN Nusantara Bisa jadi Kota Layak Huni

"Kedua adalah pendekatan pembangunan dan kesiapan anggaran. itu yang akan terus dievaluasi," kata Muhaimin.

Respon Jokowi

Presiden Jokowi akhirnya merespon penolakan PKS dan kritik Anies Baswedan terhadap proyek Ibu Kota Nusantara.

Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Jokowi menargetkan IKN menjadi ibu kota pengganti Jakarta pada 2024 mendatang.

Sementara, PKS ingin menggagalkan rencana tersebut dan berupaya agar ibu kota Indonesia tetap di Jakarta.

Menurut Jokowi, menyampaikan opini soal hal itu boleh-boleh saja.

Namun, Kepala Negara mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022.

"Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini kan silakan.

Tetapi IKN sudah ada UU-nya, sudah ada UU-nya," ujar Jokowi saat sesi tanya jawab dengan wartawan di kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur pada Rabu (29/11/2023).

Baca juga: Dorong Kepindahan Masyarakat ke IKN, ASN dan Karyawan Swasta Bebas Pajak Penghasilan hingga 2035

Baca juga: Akhir Desember 2023, Kementerian PUPR Targetkan Pembangunan Rusun ASN di IKN Tembus 20 Persen

Presiden Jokowi kemudian menjelaskan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur bertujuan mengalihkan konsep Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris.

Sebab saat ini 58 persen nilai produk domestik bruto (PDB) ekonomi nasional ada di Pulau Jawa.

"Sehingga kita ingin Indonesia-sentris.

(Agar) Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi.

Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Yang kita harapkan itu," kata Jokowi.

"Juga penduduk, populasi indonesia ini 56 persen ada di Pulau Jawa.

Terus (penduduk) yang 17.000 (pulau) yang lainnya mestinya kan ada pemerataan," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggarisbawahi pembangunan IKN di luar pulau Jawa bertujuan melakukan pemerataan secara keseluruhan.

Baca juga: 12 Tower Rusun ASN di IKN Ditargetkan Rampung pada Juni 2024

Baca juga: Menuju Net Zero Emission, Dua Jenis Kendaraan Ini Dinilai Ideal Beroperasi di IKN

Namun, Jokowi mengakui pembangunan perlu waktu panjang.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang," tambahnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kembali Singgung IKN, Anies: Anggaran Besar Digunakan untuk Kebutuhan Tak Urgen"

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Ikuti saluran Tribun Kaltim di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdSxwHVvTbruIloW3H