Ganjar Siap Berkantor di IKN Nusantara Bila Menang Pilpres, Paham Visi Jokowi Pindahkan Ibu Kota

TRIBUNKALTIM.CO - Ganjar Pranowo mengaku siap berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, jika menang di Pilpres 2024.

Diketahui, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menjadi 2 capres yang memasukkan kelanjutan IKN dalam visi misi mereka.

Sementara, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tak memasukkan IKN di dalam dokumen visi-misi.

Belakangan, Anies Baswedan bahkan kerap melancarkan kritik terhadap IKN Nusantara.

Baca juga: BREAKING NEWS: Capres Ganjar Pranowo Sowan ke Kantor Tribun Kaltim di Kota Balikpapan

Terbaru, Ganjar Pranowo, mengaku memahami visi Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal proyek Ibu Kota Nusantara.

Hal itu ia sampaikan dalam lawatannya ke IKN pada hari ketiganya berkampanye di Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

Ganjar mengaku sering membahas IKN bersama Jokowi.

"Saya sangat dekat dengan beliau," ujar Ganjar.

"Bahkan dalam beberapa kali sebelum saya penetapan (sebagai calon presiden), kami sudah diskusi.

Setelah penetapan, kami juga diskusi.

Tentang IKN beliau ini punya concern yang luar biasa," tutur politikus PDIP itu.

Ia juga mengaku bakal tetap mengajak diskusi Jokowi seandainya ia terpilih sebagai presiden.

Di sisi lain, Ganjar menegaskan ia bakal meneruskan proyek IKN yang dieksekusi Jokowi.

Ia menegaskan, lawatannya ini merupakan bukti dari komitmen tersebut.

"Saya sampaikan tadi dari awal saya di sini yang pertama untuk menunjukkan komitmen itu," ujarnya kepada wartawan di Titik Nol IKN, Kamis.

Ia menegaskan, IKN telah sudah diimplementasikan melalui undang-undang, sehingga wajib untuk dieksekusi.

"Untuk menunjukkan sebuah komitmen saja orang yang konsisten atas pelaksanaan sebuah aturan," kata Ganjar.

Baca juga: Kota Zero Emisi, OIKN Moratorium Izin Tambang dan Sawit di IKN Nusantara dan Berantas Tambang Ilegal

Ganjar juga mengaku sudah siap berkantor di IKN dan berharap IKN ini dapat menjadi kota masa depan sebagai penanda modernitas, kemajuan peradaban, dan mimpi.

"IKN ini adalah cerita masa depan Indonesia, cerita modernitas, cerita kemajuan peradaban, cerita partisipasi, cerita ekonomi hijau industri kreatif, industri digital dan masa depan anak-anak maka inilah transformasi Indonesia yang diwujudkan dalam satu area," tutur mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Bahlil Kritik Capres yang Tak Dukung IKN

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyindir salah satu capres yang mengkritik IKN Nusantara.

Menurut Bahlil, kritik salah satu capres terhadap IKN Nusantara ini membuat sejumlah investor mulai ada keraguan.

Bahlil menegaskan IKN Nusantara sudah menjadi undang-undang.

"Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan.

Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor," kata Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023), dikutip dari Kompas TV.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul "Bahlil Ungkap Banyak Investor Mulai Ragukan IKN karena Ada Capres yang Kritik", Bahlil memang tidak menyebut siapa sosok capres yang dia maksud.

Namun, ia menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN punya landasan hukum kuat berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

"Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik," ujarnya.

Baca juga: 6 Tempat Healing Viral di Kukar dan Sekitar IKN Nusantara, Miliki View Cantik yang Memanjakan Mata

Menurut Bahlil, ketika UU IKN dirumuskan, hampir semua fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setuju.

Dengan adanya undang-undang ini, kata dia, siapa pun pimpinan pemerintahan ke depan, wajib untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya.

Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Itu satu,” kata Bahlil.

“Yang kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapa pun wajib melaksanakan," tutur mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu.

Bahlil mengeklaim, rencana pembangunan IKN telah melalui pertimbangan dan kajian panjang dengan melibatkan para ahli.

Pemerintah pun tidak begitu saja memilih Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN.

Katanya, Kalimantan dipilih karena lokasinya berada di bagian tengah Indonesia, mendekatkan pemerintah dengan Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Pulau Jawa juga masih dekat dari lokasi ibu kita baru.

Bahlil juga menyebut, pembangunan IKN sudah berjalan.

Sejauh ini, tengah dikerjakan pembangunan gedung pemerintahan, hotel, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan.

"Investasi Agustus 2024, kita akan melakukan upacara di sana.

Dan sekarang hotel bintang lima udah jalan dan gak ada masalah. Sebagian jalan, sebagian bertahap," ungkapnya.

IKN diklaim akan membawa kemajuan pesat bagi perekonomian Indonesia bagian timur.

Oleh karenanya, menurut Bahlil, jika ada yang tak setuju dengan pembangunan IKN, justru tidak mendukung pemerataan pembangunan.

Baca juga: Sindir Capres yang Kritik IKN Nusantara, Bahlil: Ini Undang-undang, Masa Tiba-tiba Mau Dibatalkan

"Jadi kalau ada calon presiden yang tidak setuju kalau kita pindahkan ibu kota negara, maka dia tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, dan tidak ingin Indonesia timur maju," katanya.

Anies Baswedan Kritik IKN

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berulang kali melempar kritik terhadap pembangunan IKN Nusantara.

Terbaru, ia menyebut, IKN merupakan proyek yang tidak urgen.

“Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen," kata Anies dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023).

"Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," sambung dia.

Menurut Anies, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.

Misalnya, membangun kota yang saat ini belum berkembang, memperbaiki transportasi umum, dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan air minum. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengaku Paham Visi Jokowi soal IKN, Ganjar: Saya Sangat Dekat dengan Beliau"