Ade Armando Masih Kader PSI? Teguran Kaesang Usai Pernyataan Soal Politik Dinasti Jogja yang Gaduh

TRIBUNKALTIM.CO - Politisi PSI, Ade Armando membuat gaduh dengan pernyataannya soal politik dinasti di Yogyakarta.

Pernyataan Ade Armando ini langsung membuat warga Jogja bereaksi, bahkan politisi PSI ini pun dilaporkan ke Polda DIY.

Usai gaduh soal politik dinasti Jogja ini, Kaesang, Ketua Umum PSI telah memberikan teguran kepada Ade Armando.

Lalu bagaimana status Ade Armando saat ini, apakah masih kader PSI?

Baca juga: Tegas, Kaesang Minta Ade Armando Tinggalkan PSI, Cucu Sri Sultan HB X: Jangan Buat Gaduh Jogja

Baca juga: Raja Juli Antoni Temui, Cium Tangan Sri Sultan HB X, Gubernur Jogja: Saya Tidak Tahu Dia Sekjen PSI

Baca juga: Ade Armando Sebut Politik Dinasti di Yogyakarta, Respon Sri Sultan HB X, DPW PSI: Ungkapan Pribadi

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSI maupun Ade Armando terkait dengan status di Partai Solidaritas Indonesia usai pernyataan soal politik dinasti di Jogja dan teguran dari Kaesang tersebut.

Dilansir TribunKaltim.co dari akun Instagram PSI yang sudah terverifikasi, @psi_id tidak ada pernyataan resmi terkait status Ade Armando di PSI.

Sementara itu di akun Instagram Ade Armando pribadi yang juga sudah terverifikasi, @adearmando_official masih menuliskan bio, calon legislatif dari PSI.

Serupa dengan di akun Twitter pribadinya, @adearmando61 juga tertulis keterangan serupa.

Diketahui Ade Armando memang sudah masuk sebagai caleg PSI untuk DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II.

Nama Ade Armando juga sudah masuk dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) yang diumumkan KPU.

Dari laman resmi daftar DCT KPU, Ade Armando menjadi caleg DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II dengan nomor urut 1.

Sebelumnya, Rabu (6/12/2023), Kaesang telah mempersilakan Ade Armando keluar dari PSI bila tidak bisa mengikuti aturan konstitusi terkait Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kaesang menyebut bahwa PSI taat konstitusi.

 "Kami partai PSI taat pada aturan konstitusi apalagi yang menyangkut Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Kaesang di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/12/2023)

Oleh karena itu, dia mempersilakan Ade serta kader partai lainnya yang tidak bisa mengikuti UU atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar keluar dari partai.

"Bang Ade atau kader lain yang tidak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI," ujar putra bungsu Presiden Joko Widodo itu seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Diultimatim Kaesang Keluar dari PSI Gegara Pernyataannya Soal Dinasti DIY, Ini Respons Ade Armando.

Kaesang mengaku bahwa dirinya merupakan bagian dari Yogyakarta.

"Saya bagian dari Yogyakarta, saya juga menikah di Yogyakarta, istri saya juga orang Yogya," paparnya.

Jawaban Ade Armando 

Mendapat teguran dari Kaesang, Ketua Umum PSI, Ade Armando menyatakan menerima apapun keputusan partai. 

“Saya sudah minta maaf. Tapi kalau itu belum cukup, saya bersedia melakukan apapun,” ujar Kader PSI, Ade Armando pada Kamis, (7/12/2023).

“Termasuk dikatakan saya harus keluar dari PSI atau diminta nonaktif,” lanjutnya.

Terkait pernyataannya yang bikin gaduh, Ade Armando telah menyampaikan permintaan maaf. 

Permintaan maaf Ade Armando disampaikan melalui video klarifikasi yang diunggah di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023) malam.

"Melalui video ini, saya ingin mengajukan permintaan maaf sebesar-besarnya, seandainya video saya yang terakhir soal politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," tutur Ade Armando seperti dilansir Tribunnews.

Ade juga menyebut buntut dari pernyataannya itu, DPD PSI Yogyakarta akhirnya digeruduk massa.

Baca juga: Jawaban tak Terduga Sri Sultan Hamengku Buwono X, PSI Klaim Minta Maaf Langsung Soal Ade Armando

Dia menegaskan pernyataannya itu adalah pandangan pribadi dan tak mewakili PSI.

"Saya sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi DPW PSI Yogyakarta. Saya ingin sampaikan, apa yang saya katakan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan saya, sikap politik saya," jelasnya.

Meski mengaku tak mewakili partai, Ade mengaku permintaan maafnya ini lantaran diminta oleh DPP PSI.

Hal itu lantaran pernyataannya justru menimbulkan kegaduhan.

"Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik dan policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya karena pandangan saya."

"Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan," ujar Ade.

Ade Armando Dilaporkan ke Polda DIY

Buntut pernyataan tersebut, Ade Armando dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Yogya Istimewa ke Polda DIY.

Koordinator Aliansi Masyarakat Yogya Istimewa Prihadi Beny mengatakan datang ke Mapolda DI Yogyakarta untuk melaporkan Ade Armando.

"Kita melaporkan Ade Armando terkait ujaran kebencian kepada sultan dan Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Beny saat di Mapolda DIY, Rabu (6/12/2023).

Beny menyampaikan pelaporan ini terkait dengan pernyataan Ade Armando tentang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mempraktikan politik dinasti.

Video pernyataan itu, kemudian diunggah di media sosial.

"Padahal kita ketahui memang Yogya ini dari awal daerah istimewa.

Daerah istimewa yang memang dalam hal tata pemerintahannya Yogya ini sudah lebih dahulu adalah kerajaan berbentuknya dan kemudian bergabung ke Indonesia pasca-kemerdekaan.

Oleh karena itu, ketika ini kemudian diutak-atik lagi tentu menjadi masalah bagi masyarakat Yogya," ungkapnya.

Aliansi Masyarakat Yogya Istimewa melaporkan Ade Armando menggunakan Undang-undang ITE.

Baca juga: Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Buntut Pernyataan Politik Dinasti di Yogyakarta, Kaesang: Keluar

Di dalam pelaporanya, Aliansi Masyarakat Yogya Istimewa menyertakan bukti video.

Beny mengatakan langkah untuk melaporkan Ade Armando untuk memberikan efek jera.

"Kita mesti memberikan efek jera supaya yang bersangkutan tidak hanya sekadar minta maaf karena peristiwa semacam ini sudah sering dilakukan oleh Ade Armando maupun partainya," ucapnya.

Sementara itu, Perwakilan PKL Malioboro, Slamet Santoso mengatakan selaku bagian dari masyarakat Yogyakarta merasa prihatin dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ade Armando.

"Karena Yogya adalah tempat istimewa dan Ade Armando telah membuat pernyataan yang sangat membuat tidak nyaman karena sangat mengganggu sekali kedaulatan harkat martabat DIY.

Kami selaku masyarakat Yogya tidak menerima dan akan menuntut Ade Armando supaya diproses secara hukum," tandasnya.

Sementara itu, Kasubbid Penmas Bidhumas Polda DIY AKBP, Verena Sri Wahyuningsih mengatakan sudah menerima laporan.

"Benar, Polda DIY hari ini terima LP terkait UU ITE. Laporan baru kami terima, akan dipelajari dan didalami," ucapnya.

Laporan ini tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor: STTLB/B/945/XII/2023/SPKT/POLDA DI YOGYAKARTA. Surat tanda penerimaan laporan ini ditandatangani oleh KA SIAGA 1 SPKT Polda DIY AKP Suyadi.

Dalam video yang diunggah di akin media sosialnya, Ade Armando mengkritisi aksi mahasiswa Yogyakarta yang menyebut Presiden Joko Widodo melakukan praktik dinasti dalam berpolitik.

Dalam video yang diunggah 2 Desember 2023 itu, Ade Armando merespon aksi demonstrasi aliansi mahasiswa berbagai universitas di Yogyakarta, yang salah satunya seruannya mengkritik politik dinasti.

Dalam unggahan videonya, Ade Armando juga meragukan aksi gabungan yang diikuti antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) itu.

"Dalam aksi itu mahasiswa di Yogya menggunakan kaus Republik Rasa Kerajaan, ini ironis sekali karena mereka (mahasiswa) itu ada di wilayah yang jelas jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade.

Pada aksi yang digelar pada 29 November 2023 di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret itu, mahasiswa menyoroti agenda reformasi yang mandek hingga dugaan politik dinasti yang diduga dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan putranya Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau mau melawan politik dinasti, politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang gubernurnya tidak dipilih langsung melalui pemilu, tapi karena garis keturunan," kata Ade.

Ade lantas menyinggung sistem yang berlaku di Yogyakarta akibat adanya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012.

Yang salah satu pembuat UU itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja DPR, Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai calon presiden.

Baca juga: Ade Armando Bikin Kontroversi Lagi, Sebut Yogyakarta Politik Dinasti, Politikus Nasdem Tak Terima

(*)

Update Berita Nasional Terkini

Ikuti saluran Tribun Kaltim di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdSxwHVvTbruIloW3H

Ikuti kami di Google Berita untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.