Ibu Kota Negara

Jubir Timnas Anies - Muhaimin Singgung Hasil Penelitian BRIN, Ada Ketegangan Sosial di IKN Nusantara

Juru bicara Timnas Anies - Muhaimin singgung hasil penelitan BRIN yang menyebut ada ketegangan sosial di IKN Nusantara terkait masalah lahan

|
Editor: Amalia Husnul A
Kompas.com/Erlangga Djumena
Ilustrasi kawasan Titik Nol IKN Nusantara. Juru bicara Timnas Anies - Muhaimin singgung hasil penelitan BRIN yang menyebut ada ketegangan sosial di IKN Nusantara terkait masalah lahan 

TRIBUNKALTIM.CO - Salah satu proyek pemerintahan Jokowi yang sering disinggung jelang Pilpres 2024 adalah pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara

Juru bicara Timnas Anies - Muhamin, Surya Tjandra menyinggung hasil penelitian BRIN yang menyoroti adanya ketegangan sosial di IKN Nusantara.

Dalam pernyataannya, Jubir Timnas AMIN, Surya Tjandra mengatakan dari penelitian BRIN ketegangan sosial di IKN Nusantara terkait dengan masalah lahan. 

Surya Tjandra yang juga mantan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu menyebut bahwa konflik pertama antara pendatang dan para transmigran di daerah IKN Nusantara yang disebut sudah diungkapkan dari hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Baca juga: Cerita Warga di IKN Nusantara, Khawatir Tersingkir setelah Tetangga Terpaksa Tinggalkan Kampung

Baca juga: Pesan Jokowi agar Pembangunan IKN Nusantara tak Rugikan Masyarakat dan Curhat Warga yang Tersingkir

Baca juga: Kisah Warga di IKN Nusantara, Tersingkir dari Kampung Sendiri, Kehilangan Kebun Sumber Penghidupan

"Penelitian BRIN menemukan ada ketegangan sosial sudah muncul di Kaltim (Kalimantan Timur) gara-gara IKN antara penduduk asli dengan pendatang, transmigran," ujar Surya Tjandra dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang di kanal YouTube Kompas.com, Selasa (19/12/2023).

Konflik tersebut terjadi karena nilai harga tanah penduduk asli diberikan ganti rugi lebih murah ketimbang tanah milik pendatang.

Ia mengungkapkan, pendatang yang memiliki sertifikat tanah diberikan ganti rugi lebih besar ketimbang penduduk asli yang belum mengurus surat-surat tanah mereka.

"Transmigran punya sertifikat, penduduk lokal yang asli enggak punya.

Mungkin enggak ngurus, enggak merasa perlu 'kok tanah kami harganya kecil banget dibandingkan dengan pendatang'," kata Surya Tjandra seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Ungkap Konflik di IKN, Jubir Timnas Anies-Muhaimin: Penelitian BRIN Temukan Ketegangan Sosial Muncul.

"Ini sudah tegang, dan itu terasa, terus gimana nih? Kita tidak pernah diajak diskusi, enggak pernah dibuka.

Laporan BRIN itu jelas tapi saya tidak pernah dengar ada pembahasan itu," ujarnya lagi.

Masalah lain adalah potensi gesekan geopolitik dengan negara tetangga, Malaysia.

Sejak IKN mulai dibangun, Surya mengatakan, pemerintah Malaysia mulai menyiapkan pertahanan ekstra di perbatasan Kalimantan.

"Waktu rencana IKN saja, itu Malaysia di perbatasan sudah menyiapkan diri," katanya.

Mantan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat menyerahkan sertifikat di Desa Tigajuhar, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Mantan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra saat menyerahkan sertifikat di Desa Tigajuhar, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. (Dok. Kementerian ATR/BPN)

Surya Tjandra menyebut bahwa informasinya Malaysia kemungkinan besar terus menambah titik pertahanan karena adanya IKN.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved