Hasto Wardoyo Optimis pada Pembangunan Kependudukan Kaltim karena Magnet IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pihak BKKBN optimis pada penyusunan pembangunan kependudukan Kalimantan Timur karena magnet IKN Nusantara.

Secara resmi Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi pengganti Ibu Kota Negara Indonesia pengganti Kota Jakarta. 

Oleh Presiden Joko Widodo disebutkan, namanya adalah Ibu Kota Nusantara atau istilah popupernya disebut IKN Nusantara.  

Dijelaskan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengingatkan, potensi ancaman bonus demografi semu kemungkinan akan terjadi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Baca juga: Kampanye Ganjar Pranowo ke IKN Nusantara Diikuti Gibran, Ditempel Presiden Jokowi Groundbreaking

Hal itu disampaikan dr Hasto Wardoyo saat menerima audiensi dari Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Sekretariat Stunting Kantor BKKBN, Jumat (22/12/2023).

"Be careful, setelah IKN terjadi kemungkinan akan ada limpahan usia produktif yang berbondong-bondong datang," ungkap dr Hasto Wardoyo melalui keterangan persnya, Jumat (22/12/2023). 

Kata dia, ini akan menjadi bonus demografi di Kalimantan Timur. "Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bonus demografi semu," tutur Hasto Wardoyo.

Hal tersebut, kata Hasto Wardoyo, terjadi karena banyak pekerja yang datang dari luar daerah, sementara masyarakat lokal tidak memiliki kemampuan untuk bersaing.

Baca juga: Inilah Investor Lokal yang Investasi Rp 3 Triliun di IKN Nusantara, Bangun Hotel hingga Apartemen

Hasto menilai, diperlukan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat lokal di sekitar IKN Nusantara guna mengatasi ancaman bonus demografi.

Kebutuhan tenaga kerja yang meningkat di IKN perlu dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah setempat.

Dengan adanya IKN Nusantara, kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal harus naik.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah universitas setempat bisa mengadakan program
vokasi untuk boosting masyarakat sekitar agar menjadi center of excellence.

"Sehingga menghasilkan SDM yang siap kerja," ujar dr Hasto Wardoyo.

Menurutnya, pemerintah setempat harus memiliki sense of urgency terkait masalah kependudukan ini.

Baca juga: Jokowi Klaim Telah Ada Investor Asing di IKN Nusantara, Kerja Sama dengan Lokal

Penyusunan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) penting untuk memastikan datanya yang hidup sudah disusun dengan benar.

"Kami optimistis penyusunan GDPK Kalimantan Timur ini menarik karena ada magnet IKN," tandas dr Hasto Wardoyo.

Kepala Daerah Harus Tahu

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, setiap kepala daerah harus tahu urgensi penyusunan GDPK.

Kata dia, terkadang, kepala daerah tidak mengetahui urgensi GDPK yang disusun, sehingga tidak saling support dengan pusat.

"Ini penting dalam penyusunan kebijakan di daerah, khususnya dalam hal pembangunan kependudukan. Ketika sinkron, masyarakat bisa menikmati hasilnya,"
kata Bonivasius.

Baca juga: Rocky Gerung Isi Diskusi di Samarinda, Singgung Bonus Demografi hingga Lapangan Kerja

Bonivasius menjelaskan, setiap kabupaten/kota diminta untuk membuat GDPK yang akan dilegalkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati atau wali kota.

"Kami baru meluncurkan blue print kependudukan yang merupakan bagian dari GDPK untuk memberi update isu kependudukan yang belum masuk," katanya.

Bonivasius menguraikan, salah satunya, bagaimana pemindahan IKN Nusantara ini berdampak pada pilar keempat GDPK, yakni antara lain:

- Pilar penataan;

- Persebaran;

- dan pengarahan mobilitas penduduk.

Ketimpangan gender

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Kalimantan Timur mencapai 3,77 juta jiwa.

Sementara, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,28 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk lanjut usia (lansia) di Kalimantan Timur berada di angka 6,22 persen atau meningkat dari yang sebelumnya 4,02 persen pada 2020.

Anggota KKI Kalimantan Timur Siswanto mengatakan, disparitas pendidikan dan ekonomi antarwilayah memang menjadi isu yang terus dibahas hingga kini.

“Jumlah pernikahan pada usia muda cukup tinggi dan ketimpangan gender terlihat dengan meningkatnya jumlah janda," tutur Siswanto.

Baca juga: Smart Farming di IKN Nusantara, 14 Hektare Mulai Ditanami untuk Ketahanan Pangan

Sementara itu, Ketua KKI Kalimantan Timur Harihanto mengaku, pihaknya sangat berkomitmen untuk mewujudkan pengendalian penduduk.

Lebih lanjut, perwakilan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur Bidang Pengendalian Penduduk Syahrul mengatakan, Organisasi Perangkat Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana (OPDKB) berperan menguatkan regulasi dalam pembangunan kependudukan.

Ia menerangkan, pihaknya akan berkolaborasi dengan pusat untuk membentuk koalisi kependudukan di kabupaten dan kota.

Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah disparitas di Kalimantan Timur menyusul banyaknya pekerja migran yang masuk.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bonus Demografi Disebut Ancam IKN, Kepala BKKBN: Kualitas SDM Lokal Harus Naik." 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.