Ramai soal Investor IKN Nusantara, Ekonom Singgung Kereta Cepat Whoosh, Ujung-ujungnya Pakai APBN

Selain itu, jika pada nantinya ada investor yang masuk, terutama dari asing, pemerintah tetap perlu memastikan kegiatan ekonomi di IKN benar-benar berjalan baik dan melibatkan investasi yang masuk.

Eko mengakui, memang sudah banyak investor yang menyatakan tertarik berinvestasi di IKN.

Otorita IKN pun sudah mengantongi 328 surat pernyataan minat atau letter of intent (LOI) untuk investasi di IKN.

Namun, dia menegaskan, pernyataan minat saja tidak cukup, harus ada kepastian para investor itu mau merealisasikan investasinya di IKN, dengan demikian APBN pun menjadi tak terbebani.

Banggar DPR: Masih Pakai APBN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menanggapi topik investasi di IKN yang dibahas dalam Debat Perdana Calon Wakil Presiden (Wapres) Pemilu 2024.

Saat diberi kesempatan memberi tanggapan terhadap topik tersebut, calon wapres nomor urut tiga, Mahfud MD, mengatakan bahwa sejauh ini, belum ada keterlibatan investor swasta secara konkret dalam proyek nasional tersebut.

Baca juga: Disindir Gibran, Akhirnya Cak Imin Bongkar Alasan Utama Tolak IKN Nusantara, Dulu Potong Tumpeng

Sementara itu, calon wapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa sudah ada dua pihak swasta yang terlibat dalam pendanaan proyek IKN, yakni Mayapada dan Agung Sedayu.

Menanggapi topik debat tersebut, Said Abdullah memberi penjelasan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, pendanaan IKN bersumber dari tiga hal, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta.

Sejauh ini, lanjut Said, proyek IKN masih menggunakan APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada 2022, yakni sebesar Rp 5,5 triliun.

Kemudian, untuk 2023, realisasinya menjadi Rp 29,3 triliun dan direncanakan naik pada 2024 menjadi Rp 40,6 triliun.

“Jadi sampai 2024, penggunaan APBN (untuk IKN) nantinya akan mencapai Rp 75,4 triliun," kata Said dalam keterangan tertulis seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Investasi IKN Jadi Topik Debat Cawapres, Said Abdullah Berikan Tanggapan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa rencana total anggaran IKN mencapai Rp 466 triliun.

Jumlah ini dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu APBN sebesar Rp 90,4 triliun; badan usaha atau swasta sebesar Rp 123,2 triliun; dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun.

“Hingga tahun depan alokasi anggaran melalui APBN sudah mencapai 16,1 persen, hampir mencapai 20 persen, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang menargetkan penggunaan APBN maksimal 20 persen saja untuk anggaran IKN,” terang Said.