Ramai soal Investor IKN Nusantara, Ekonom Singgung Kereta Cepat Whoosh, Ujung-ujungnya Pakai APBN

TRIBUNAKLTIM.CO - Proyek pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) jadi bahasan di debat cawapres di Jakarta Convention Centre, Jumat (22/12/2023) lalu

Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal investor IKN Nusantara.

Terkait dengan investor IKN Nusantara, Ekonom mengingatkan agar jangan sampai membebani APBN. 

Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, pemerintahan yang akan melanjutkan proyek tersebut perlu berhati-hati untuk memastikan tak menjadi beban bagi APBN.

Baca juga: Dampak PPU Menunggak Bayar Listrik, Daerah Penyangga IKN Nusantara Gelap, 8 Titik Lampu PJU Mati

Baca juga: Cawapres Mahfud MD Tergelitik pada Anggaran IKN Nusantara, Sebut Investor Belum Masuk

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

"Kalaupun misalnya ke depan investasi swasta masuk, terutama yang diharapkan dari luar negeri ikut join di sini, itu memerlukan bukti dulu bahwa memang ekonomi bisa bergerak di IKN itu.

Kalau enggak, akan terus menjadi 'benalu' dari APBN, mungkin akan semakin banyak lagi (APBN) yang ke IKN," ujar Eko seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Soal Proyek IKN, Ekonom Wanti-wanti Jangan Sampai Jadi "Benalu" APBN.

Ia berkaca pada proyek-proyek infrastruktur sebelumnya yang pada akhirnya membebani keuangan negara.

Salah satunya, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KA Cepat Whoosh.

Proyek kereta cepat yang digarap Indonesia bersama China tersebut semula murni menggunakan anggaran dari investor tanpa APBN.

Namun, pada akhirnya, proyek itu perlu mendapatkan suntikan dari APBN.

"Dulu kan kereta cepat murni bukan APBN, sekarang ujung-ujungnya APBN, dan tidak hanya itu saja, beberapa proyek yang lain juga sama ceritanya," imbuh Eko.

Maka dari itu, dia menekankan, perlunya upaya pemerintah ke depan untuk memikat masuknya investasi ke IKN, dan tak membebani APBN.

Sebab, hingga saat ini pembangunan IKN masih mengandalkan APBN, belum ada investor yang benar-benar masuk ke proyek tersebut.

Menurut dia, IKN yang pembangunan fisiknya dimulai dari nol perlu membentuk kepercayaan yang kuat kepada investor bahwa ekonomi di kawasan baru itu akan berjalan.

Hal ini untuk bisa memikat masuknya investasi ke IKN.