Ramai soal Investor IKN Nusantara, Ekonom Singgung Kereta Cepat Whoosh, Ujung-ujungnya Pakai APBN

Terkait kontribusi swasta, Said mengungkapkan bahwa hal ini masih dalam proses.

Meskipun sejumlah media telah memberitakan adanya investasi swasta untuk IKN sebesar Rp 45 triliun.

Baca juga: Budiman Patahkan Argumen Cak Imin, Sebut Pemahaman Cawapres Anies Soal IKN Nusantara Tak Sempurna

Komitmen investasi masih berada pada fase letter of intent (LoI).

“Sejauh ini, saya juga mencermati belum ada realisasi kucuran investasi swasta yang konkret atau bersumber dari BMN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh UU.

Selain itu, LOI pun berarti masih sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan,” jelasnya.

Memahami kekhawatiran pihak swasta

Merespons kekhawatiran para pengusaha terkait investasi IKN, Said mengatakan bahwa pasangan capres dan cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD punya komitmen untuk meneruskan proyek tersebut.

Menurut Said, pemindahan IKN bukan sekadar memenuhi kewajiban UU, tapi lebih dari itu, bertujuan meringankan beban Jakarta yang sudah terlalu berat karena menjadi pusat pemerintahan sekaligus ekonomi.

“Jakarta tidak mampu menopang standar kehidupan lingkungan hidup yang sehat. Jakarta selalu dinobatkan sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi dunia, bahkan beberapa kali menduduki peringkat ke-2 dunia.

Itulah sebabnya ibu kota negara perlu dipindahkan, untuk mengurangi beban di Jakarta,” tutur Said.

Dalam meneruskan pembangunan IKN, Said berharap Ganjar-Mahfud lebih berhati-hati.

Prinsip partisipasi semua pihak, masyarakat, dan swasta harus diutamakan agar IKN tidak dimaknai sebagai pekerjaan pemerintah semata.

"Untuk mengundang minat swasta terlibat dalam pendanaan IKN, Ganjar-Mahfud sebaiknya fokus pada kerja sama pemanfaatan BMN yang menjadi aset pemerintah pusat," kata Said.

Said menilai skema tersebut jauh lebih realistis karena dengan demikian swasta bisa berpartisipasi dalam pembangunan IKN secara langsung.

"Lebih realistis melibatkan sektor swasta dalam pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dan hasilnya untuk pendanaan IKN," imbuhnya.