Ramai soal Investor IKN Nusantara, Ekonom Singgung Kereta Cepat Whoosh, Ujung-ujungnya Pakai APBN

TRIBUNAKLTIM.CO - Proyek pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) jadi bahasan di debat cawapres di Jakarta Convention Centre, Jumat (22/12/2023) lalu

Salah satu yang menjadi sorotan adalah soal investor IKN Nusantara.

Terkait dengan investor IKN Nusantara, Ekonom mengingatkan agar jangan sampai membebani APBN. 

Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, pemerintahan yang akan melanjutkan proyek tersebut perlu berhati-hati untuk memastikan tak menjadi beban bagi APBN.

Baca juga: Dampak PPU Menunggak Bayar Listrik, Daerah Penyangga IKN Nusantara Gelap, 8 Titik Lampu PJU Mati

Baca juga: Cawapres Mahfud MD Tergelitik pada Anggaran IKN Nusantara, Sebut Investor Belum Masuk

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

"Kalaupun misalnya ke depan investasi swasta masuk, terutama yang diharapkan dari luar negeri ikut join di sini, itu memerlukan bukti dulu bahwa memang ekonomi bisa bergerak di IKN itu.

Kalau enggak, akan terus menjadi 'benalu' dari APBN, mungkin akan semakin banyak lagi (APBN) yang ke IKN," ujar Eko seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Soal Proyek IKN, Ekonom Wanti-wanti Jangan Sampai Jadi "Benalu" APBN.

Ia berkaca pada proyek-proyek infrastruktur sebelumnya yang pada akhirnya membebani keuangan negara.

Salah satunya, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KA Cepat Whoosh.

Proyek kereta cepat yang digarap Indonesia bersama China tersebut semula murni menggunakan anggaran dari investor tanpa APBN.

Namun, pada akhirnya, proyek itu perlu mendapatkan suntikan dari APBN.

"Dulu kan kereta cepat murni bukan APBN, sekarang ujung-ujungnya APBN, dan tidak hanya itu saja, beberapa proyek yang lain juga sama ceritanya," imbuh Eko.

Maka dari itu, dia menekankan, perlunya upaya pemerintah ke depan untuk memikat masuknya investasi ke IKN, dan tak membebani APBN.

Sebab, hingga saat ini pembangunan IKN masih mengandalkan APBN, belum ada investor yang benar-benar masuk ke proyek tersebut.

Menurut dia, IKN yang pembangunan fisiknya dimulai dari nol perlu membentuk kepercayaan yang kuat kepada investor bahwa ekonomi di kawasan baru itu akan berjalan.

Hal ini untuk bisa memikat masuknya investasi ke IKN.

Selain itu, jika pada nantinya ada investor yang masuk, terutama dari asing, pemerintah tetap perlu memastikan kegiatan ekonomi di IKN benar-benar berjalan baik dan melibatkan investasi yang masuk.

Eko mengakui, memang sudah banyak investor yang menyatakan tertarik berinvestasi di IKN.

Otorita IKN pun sudah mengantongi 328 surat pernyataan minat atau letter of intent (LOI) untuk investasi di IKN.

Namun, dia menegaskan, pernyataan minat saja tidak cukup, harus ada kepastian para investor itu mau merealisasikan investasinya di IKN, dengan demikian APBN pun menjadi tak terbebani.

Banggar DPR: Masih Pakai APBN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menanggapi topik investasi di IKN yang dibahas dalam Debat Perdana Calon Wakil Presiden (Wapres) Pemilu 2024.

Saat diberi kesempatan memberi tanggapan terhadap topik tersebut, calon wapres nomor urut tiga, Mahfud MD, mengatakan bahwa sejauh ini, belum ada keterlibatan investor swasta secara konkret dalam proyek nasional tersebut.

Baca juga: Disindir Gibran, Akhirnya Cak Imin Bongkar Alasan Utama Tolak IKN Nusantara, Dulu Potong Tumpeng

Sementara itu, calon wapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa sudah ada dua pihak swasta yang terlibat dalam pendanaan proyek IKN, yakni Mayapada dan Agung Sedayu.

Menanggapi topik debat tersebut, Said Abdullah memberi penjelasan bahwa berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, pendanaan IKN bersumber dari tiga hal, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta.

Sejauh ini, lanjut Said, proyek IKN masih menggunakan APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada 2022, yakni sebesar Rp 5,5 triliun.

Kemudian, untuk 2023, realisasinya menjadi Rp 29,3 triliun dan direncanakan naik pada 2024 menjadi Rp 40,6 triliun.

“Jadi sampai 2024, penggunaan APBN (untuk IKN) nantinya akan mencapai Rp 75,4 triliun," kata Said dalam keterangan tertulis seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Investasi IKN Jadi Topik Debat Cawapres, Said Abdullah Berikan Tanggapan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa rencana total anggaran IKN mencapai Rp 466 triliun.

Jumlah ini dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu APBN sebesar Rp 90,4 triliun; badan usaha atau swasta sebesar Rp 123,2 triliun; dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 252,5 triliun.

“Hingga tahun depan alokasi anggaran melalui APBN sudah mencapai 16,1 persen, hampir mencapai 20 persen, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang menargetkan penggunaan APBN maksimal 20 persen saja untuk anggaran IKN,” terang Said.

Terkait kontribusi swasta, Said mengungkapkan bahwa hal ini masih dalam proses.

Meskipun sejumlah media telah memberitakan adanya investasi swasta untuk IKN sebesar Rp 45 triliun.

Baca juga: Budiman Patahkan Argumen Cak Imin, Sebut Pemahaman Cawapres Anies Soal IKN Nusantara Tak Sempurna

Komitmen investasi masih berada pada fase letter of intent (LoI).

“Sejauh ini, saya juga mencermati belum ada realisasi kucuran investasi swasta yang konkret atau bersumber dari BMN, sebagaimana yang diperbolehkan oleh UU.

Selain itu, LOI pun berarti masih sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan,” jelasnya.

Memahami kekhawatiran pihak swasta

Merespons kekhawatiran para pengusaha terkait investasi IKN, Said mengatakan bahwa pasangan capres dan cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD punya komitmen untuk meneruskan proyek tersebut.

Menurut Said, pemindahan IKN bukan sekadar memenuhi kewajiban UU, tapi lebih dari itu, bertujuan meringankan beban Jakarta yang sudah terlalu berat karena menjadi pusat pemerintahan sekaligus ekonomi.

“Jakarta tidak mampu menopang standar kehidupan lingkungan hidup yang sehat. Jakarta selalu dinobatkan sebagai kota dengan tingkat polusi tertinggi dunia, bahkan beberapa kali menduduki peringkat ke-2 dunia.

Itulah sebabnya ibu kota negara perlu dipindahkan, untuk mengurangi beban di Jakarta,” tutur Said.

Dalam meneruskan pembangunan IKN, Said berharap Ganjar-Mahfud lebih berhati-hati.

Prinsip partisipasi semua pihak, masyarakat, dan swasta harus diutamakan agar IKN tidak dimaknai sebagai pekerjaan pemerintah semata.

"Untuk mengundang minat swasta terlibat dalam pendanaan IKN, Ganjar-Mahfud sebaiknya fokus pada kerja sama pemanfaatan BMN yang menjadi aset pemerintah pusat," kata Said.

Said menilai skema tersebut jauh lebih realistis karena dengan demikian swasta bisa berpartisipasi dalam pembangunan IKN secara langsung.

"Lebih realistis melibatkan sektor swasta dalam pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dan hasilnya untuk pendanaan IKN," imbuhnya.

Selain itu, Said melanjutkan, Ganjar-Mahfud juga punya rencana untuk merevisi kebijakan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah di IKN yang mencapai 190 tahun, meskipun diberikan secara bertahap.

Baca juga: Anies-Cak Imin akan Bangun 40 Kota Setara Jakarta Bukan dari Nol, Beda dengan IKN, Ini Kata Pengamat

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.