Senin, 27 April 2026

Tribun Kaltim Hari Ini

Sopir Truk Batu Bara Minta Solusi Pemerintah Imbas Kendaraan Mereka Dicegat Warga Batu Sopang Paser

Aksi pengadangan truk angkutan batu bara oleh masyarakat di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, masih terus berlangsung.

Editor: Heriani AM
Tribun Kaltim
HL Tribun Kaltim - Aksi pengadangan truk angkutan batu bara oleh masyarakat di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, masih terus berlangsung hingga Senin (1/1). 

TRIBUNKALTIM.CO - Aksi pengadangan truk angkutan batu bara oleh masyarakat di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, masih terus berlangsung hingga Senin (1/1).

Pencegatan sejak 25 Desember 2023 malam tersebut sebagai bentuk protes warga terhadap hauling batu bara yang menggunakan jalan umum.

Kapolsek Batu Sopang, Iptu Harwanto mengatakan masih ada warga berjaga di pos aksi damai penolakan hauling batu bara yang sudah didirikan oleh warga.

"Masih ada emak-emak yang standby di pos jaga yang didirikan oleh warga setempat untuk melakukan pengadangan," terang Harwanto, Senin (1/1).

Baca juga: Sudah Berlangsung Sepekan, Warga Batu Sopang Paser Masih Cegat Angkutan Batu Bara

Baca juga: Pemkab Paser Bawa Masalah Hauling Batu Bara di Batu Sopang ke Pemerintah Pusat dan Provinsi 

Baca juga: Kisruh Angkutan Batu Bara di Batu Sopang Paser, Para Sopir Minta Solusi ke Pemerintah

Selama aksi pengadangan dilakukan, belum ada aktivitas truk angkutan batu bara yang melintas. "Sampai saat ini belum ada truk batu bara yang melintas di Batu Kajang ini," tambahnya.

Untuk menjaga kondusifitas dan keamanan wilayah, pihaknya juga gencar melakukan patroli setiap harinya.

Seperti yang dilakukan pada malam pergantian tahun 2023 kemarin, Kapolsek Batu Sopang bersama Danramil Batu Sopang melakukan patroli hingga ke beberapa titik.

"Alhamdulillah sampai sekarang kondisi masih aman, tidak ada tindakan kekerasan karena itu yang selalu kami tekankan agar tidak ada tindakan anarkis di situ," ulasnya.

Saat disinggung soal kapan masyarakat berhenti melakukan aksi pengadangan truk angkutan batu bara, Harwanto belum bisa memberi keterangan lebih lanjut.

"Belum monitor kalau soal itu, yang jelas sejak aksi pengadangan itu belum ada truk angkutan batu bara yang melintas," kata Harwanto.

Sopir Ingin Solusi

Para sopir truk lokal asal Kabupaten Paser, meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan aksi pencegatan truk angkutan batu bara di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Minggu (31/12/2023).
Para sopir truk lokal asal Kabupaten Paser, meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan aksi pencegatan truk angkutan batu bara di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Minggu (31/12/2023). (TRIBUNKALTIM.CO/SYAIFULLAH IBRAHIM)

Sebagaimana diketahui warga Batu Kajang meminta ada respon dari pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap truk angkutan batu bara yang kerap melintasi jalan umum di sana.

Sementara di sisi lainnya, gabungan sopir truk angkutan batu bara yang terdampak dari aksi pengadangan tersebut meminta agar pemerintah bisa memberi solusi terhadap persoalan tersebut.

Salah satu Sopir PS Roda 6 Lintas Kaltim-Kalsel, Bambang mengaku para sopir truk angkutan batu bara sangat terdampak dengan adanya aksi pencegatan yang dilakukan.

"Kami dilarang melakukan hauling, sementara kami semua (sopir truk) di wilayah Batu Sopang ini bukan truk perusahaan yang digunakan, melainkan milik pribadi yang sehari-hari kami gantungkan hidup mencukupi kebutuhan keluarga," terang Bambang kepada Tribunkaltim.co, Minggu (31/12).

Pihaknya menginginkan agar pemerintah dapat memberi solusi, sehingga para sopir truk angkutan batu bara dapat beroperasi kembali.

"Truk-truk kecil yang ada di wilayah Paser ini sekitar dua ratusan unit, kalau dikolaborasikan dengan yang di Kalsel ada sekitar hampir 700 unit truk yang pemuatannya di Seradang Kalsel," tambahnya.

Baca juga: Warga Paser Tunggu Tindakan Pemerintah, Bertahan di Lokasi Pengadangan Truk Bermuatan Batu Bara

Para sopir truk angkutan batu bara lokal di wilayah Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang dan Kuaro hanya mengandalkan ikut dalam kegiatan hauling dari PT. Mantimin.

Bambang menginginkan agar pemerintah maupun pihak lainnya dapat mengambil peran agar bisa memberikan solusi yang terbaik.

"Jangan hanya menyalahkan kami, sementara kegiatan hauling ini sudah berlangsung sejak lama dan kami cuma mencari makan untuk menghidupi keluarga kami," ungkapnya.

Jika permasalahan tersebut tidak mendapat titik temu, sambung Bambang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Keinginan kami sederhana, truk-truk kecil di kampung ini bisa beroperasi dengan normal kembali. Seperti beberapa tahun lalu yang tidak pernah ada persoalan, karena baru kali ini yang dari Mantimin tidak boleh lewat," tandasnya.

Sementara itu, salah satu sopir truk yang tergabung dalam Ikatan Driver Urang Banua (IDUB), Anto mengaku ada sekitar 200 orang yang menggantungkan hidup di angkutan batu bara PT. Mantimin.

"Kami punya kontrak di situ, kalau kontrak tidak terpenuhi tahun ini maka kami tidak akan dibayar, istri-istri kami di rumah juga sudah mulai resah bahkan beras juga sudah menipis. Kalau kami tidak diperjuangkan, bagaimana nasib kami," keluh Anto.

Baca juga: Pemerintah Tak Kunjung Ambil Tindakan soal Angkutan Batu Bara, Warga Desa Batu Kajang Mengaku Kecewa

Selama aksi pencegatan yang dilakukan oleh masyarakat, diakui sama sekali tidak ada pemasukan yang diperoleh.

"Sama sekali tidak ada, seandainya kami bisa berkebun kami nyangkul tanam singkong, tapi kami tidak bisa. Syukur -syukur kalau punya mobil, kalau kami hanya menyupirkan mobil orang juga kami mau makan apa, ini terus terang dari hati kami ini," luapnya.

Diakui Anto, para sopir meminta bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya agar dapat memberikan solusi yang terbaik. Para sopir berharap agar bisa tetap bekerja untuk mengangkut batu bara, seperti sedia kala karena aktivitas tersebut yang dijadikan sebagai sumber penghasilan.

"Kalau alasan dari ibu-ibu jalan rusak, maka itu bisa dibicarakan ke perusahaan. Kemudian banyak juga truk-truk lain yang lewat seperti truk semen dan sawit, itukan juga bisa merusak jalan masa yang disalahkan cuma kami saja," singgungnya.

Jika pencegatan masih terus dilakukan, tidak menutup kemungkinan para sopir truk angkutan batu bara beserta istrinya akan melakukan aksi.

"Istri-istri kami kami juga sudah sepakat mau turun ke lapangan kalau tidak ada titik temu, semua kendaraan kami akan dijejer di jalan, dan rencananya tiga hari mendatang akan kami lakukan aksi itu," kata Anto.

Serahkan ke Pusat dan Provinsi

Menyikapi permasalahan terkait hauling batu bara dengan di Kecamatan Batu Sopang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser akan membawa masalah tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

Masalah yang terjadi dalam sepekan terakhir, sejumlah masyarakat di Kecamatan Batu Sopang menolak adanya aktivitas angkutan batu bara yang melintas di jalan provinsi. .

Bupati Paser, Fahmi Fadli menegaskan setiap orang mestinya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Masalah itu akan kami bawa ke tingkat yang lebih tinggi, karena memang kami tidak punya kewenangan sama sekali untuk melakukan penindakan di lapangan," terang Fahmi, Senin (1/1/).

Baca juga: 4 Fakta Truk Batu Bara yang Melintas di Jalan Umum Paser, Warga Resah karena Harus Bertaruh Nyawa

Langkah kongkrit yang dilakukan Pemkab Paser ialah, dengan melakukan koordinasi dalam membahas persoalan tersebut kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

"Khusus untuk penanganan masalah pengangkutan batu bara ini, sudah kami komunikasikan langsung kepada gubernur," tandasnya.

Dishub Paser telah melakukan koordinasi serupa kepada Dishub Kaltim dan Balai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltim di Balikpapan.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pemerintahan Adi Maulana menyebutkan koordinasi yang dilakukan dimaksudkan untuk memastikan adanya tindakan dari pihak yang memiliki kewenangan.

"Tentu pihak yang memiliki kewenangan menegakkan aturan yang menindak yaitu pemerintah pusat dan provinsi, jangan menyerahkan penanganannya ke daerah," jelas Adi.

Adi menilai, penyelesaian persoalan tersebut tidak bisa dilimpahkan oleh Dishub Provinsi Kaltim ke Pemkab Paser. Terlebih komunikasi yang dilakukan sebelumnya kepada Pemda untuk melakukan tindakan, belum bisa dilaksanakan karena hanya penyampaian secara lisan.

"Tentu kita berempati terhadap masalah yang ada, namun Pemda juga harus berhati-hati agar kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada. Jadi, kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan tetap berpegang pada aturan," kata Adi.

Sekedar diketahui, sebelumnya Bupati Paser Fahmi Fadli bersama Kapolres Paser AKBP Yusep Dwi Prastiya beserta kepala OPD terkait telah melakukan pertemuan dengan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Paser, dalam membahas mengenai persoalan hauling batu bara di Kecamatan Batu Sopang.

(*)

Ikuti saluran Tribun Kaltim di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaAdSxwHVvTbruIloW3H

Ikuti kami di Google Berita untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved