DPRD Kaltim Perkuat Perda PI 10 Persen dan CSR Perusahaan Migas, Perpanjangan Izin Jadi Ancaman

Ringkasan Berita:

• Komisi II DPRD Kaltim merevisi Perda untuk memperkuat regulasi Participating Interest (PI) 10 persen.
• DPRD menghadapi kendala regulasi pusat yang melarang pencantuman batas minimal nominal CSR.
• Langkah ini didukung Gubernur Rudy Mas’ud, yang menyoroti 6 WK yang belum memberikan PI 10 persen dan pentingnya PI untuk meningkatkan fiskal daerah (DAU, DAK, DBH) menjelang IKN.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kini tengah berupaya keras memperkuat regulasi daerah terkait Participating Interest (PI) 10 persen dan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. 

Langkah ini diambil karena hak-hak daerah dari pengelolaan sumber daya alam (migas dan minerba) dinilai belum terserap secara optimal.

Upaya penguatan ini akan dituangkan dalam draf perubahan peraturan daerah (Perda) yang saat ini berada dalam tahap finalisasi.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menerangkan banyak perusahaan pemilik Wilayah Kerja (WK) belum melaksanakan kewajiban PI 10 persen secara optimal.

Sederet wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang beroperasi di Bumi Etam, Kaltim baru menerima PI 10 persen atas dua WK, yakni WK Mahakam dan WK Sanga-Sanga.

Baca juga: Pemkot Samarinda Putuskan Tidak Ada Pembangunan Sekolah Negeri Baru 2026

Padahal, PI merupakan hak daerah yang diamanatkan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor migas.

“Participating interest 10 persen itu wajib kita serap. Tapi nyatanya, masih banyak perusahaan yang belum melaksanakannya dengan baik. Karena itu, kami ingin memasukkan klausul ini secara tegas dalam perda,” ujar Sabaruddin usai rapat paripurna, Senin (17/11/2025).

Selain PI, Komisi II juga memberikan sorotan tajam pada pelaksanaan CSR yang dinilai belum merata dan tidak memiliki mekanisme sanksi maupun insentif yang jelas.

Politikus Gerindra ini menyebut bahwa pihaknya ingin Perda memuat ketentuan yang lebih tegas, termasuk kemungkinan mencantumkan batas minimal kontribusi CSR.

Namun, upaya tersebut menghadapi kendala regulasi dari pusat. DPRD sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Perda tidak diperbolehkan mencantumkan angka nominal secara eksplisit, seperti usulan minimal 3 persen untuk CSR.

Baca juga: Operasi Zebra Mahakam 2025 Samarinda Dimulai, Polresta Gunakan Tilang Elektronik, Ini Jadwalnya

“Kami ingin ada ketegasan, misalnya CSR minimal 3 persen. Tapi dari hasil konsultasi, ternyata tidak boleh menyebutkan angka. Ini yang sedang kami perdebatkan,” tegasnya.

Komisi II sendiri tetap mendorong agar perda memuat mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan CSR.

Salah satu usulan yang dirumuskan ialah mengintegrasikan pelaksanaan CSR sebagai syarat dalam proses perpanjangan izin perusahaan.

Langkah inu dinilai Sabaruddin Panrecalle penting untuk memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kaltim bukan saja mengejar keuntungan.