Dampak Minor IKN Nusantara, Berpotensi Usir Satwa Langka dan Warga Adat, Millenial Susah Beli Rumah?

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terbaru. 

Berikut dampak buruk IKN Nusantara.

Ya, IKN Nusantara berpotensi mengusir satwa langka dari habitat asli.

Juga penggusuran warga alias masayarakat adat.

Bahkan diprediksi millenial bakal susah membeli rumah.

Cek pandangan pro dan kontra Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.

Baca juga: Konsorsium ASG di IKN Nusantara Berubah Nama, Ada Dua Investor Baru, Djarum Tegaskan tak Terlibat

Baca juga: Canggihnya Sistem Transportasi Umum di IKN Nusantara, Ada LRT, MRT Hingga Bus Listrik

Baca juga: Dampak Baik IKN Nusantara di Mata Jusuf Kalla, Jamin Otonomi Daerah Lebih Baik dan Tangkal Resesi

Diketahui, mulai tahun 2024, Ibu Kota Indonesia akan berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di IKN Nusantara.

Sejak awal diusulkan, wacana pemindahan ibu kota menuai pro kontra.

Pandangan Pro

Bisa menciptakan otonomi daerah yang lebih baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla pernah menyampaikan bahwa opsi pemindahan ibu kota negara sudah tepat karena akan membawa dampak positif terutama untuk pemerintah daerah.

“Bagusnya itu akan memberikan otonomi yang lebih baik kepada daerah nanti,” ucap Kalla dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2022) seperti dalam artikel "JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik".

Bisa membuat sektor perekonomian menjadi lebih baik Dalam artikel tanggal 16 September 2019 dengan judul "Pembangunan Ibu Kota Baru Bisa Tangkal Risiko Resesi?",

Baca juga: Nobar Debat Capres 2024, Tiga Politisi Lokal Kaltim Silang Pendapat soal IKN Nusantara

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro pernah mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bisa menangkal ancaman resesi global di Indonesia.

Adapun dampak jangka pendeknya yakni bisa meningkatkan potensi investasi riil, terutama di kawasan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Ini dampak kalau kita membangun pusat pemerintahan baru tersebut. Ini akan meningkatkan perdagangan antar wilayah. Dampaknya persektor, di Kalimantan Timur otomatis akan ada kenaikan investasi di kesehatan, semen dan jasa lainnya. Sektor pertambangan lainnya dan ternak terutama untuk supply pangan juga meningkat," jelas dia.