Warga Nunukan Terima Amplop Putih Berisi Uang Rp1 Juta, Bawaslu Dalami Laporan Masyarakat

Sementara itu, warga lainnya, Erva justru tegas menyatakan tidak setuju money politic. Dia menegaskan tidak pernah menerima pemberian amplop berisi uang setiap Pemilu.

"Karena suara pemilih tidak bisa dibeli dan satu suara menentukan kebijakan 5 tahun ke depan. Yang jelas saya tidak pernah menerima," ucapnya.

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan segera mendalami adanya informasi masyarakat terkait modus politik uang jelang Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Nunukan, Mochammad Yusran berharap peran masyarakat turut aktif dalam menjaga integritas Pemilu dengan zero politik uang.

"Kami sedang mendalami informasi dari masyarakat terkait modus politik uang pada hari H (pencoblosan). Harapannya makin banyak informasi kami dapatkan, makin mudah dalam pengawasan dan penindakannya," kata Mochammad Yusran, Jumat (5/1).

Yusran mengungkapkan, tidak mudah mewujudkan pemilu bebas dari praktek money politics. Namun hal itu bukan sesuatu yang mustahil terjadi.

"Setidaknya terus konsisten suarakan dan ingatkan khalayak umum bahwa politik uang itu adalah kejahatan. Jika kita berhenti suarakan itu maka bisa saja politik uang itu dianggap satu kewajaran kelak," ucapnya.
Ia menilai, kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi sebuah tradisi.

Oleh sebab itu dinilai sangat berbahaya jika politik uang mulai dianggap wajar oleh masyarakat.
"Kalau seperti ini, maka dianggap wajar dan akhirnya dipandang (politik uang) bukan kejahatan lagi melainkan rezeki. Ini sangat mengerikan," ujarnya. (fbi/zia)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya