Berita Nasional Terkini
Menteri ATR/BPN Buka Suara Soal Lahan 500 Ribu Ha Dikuasai Prabowo, Hadi: Keputusan HGU di Menteri
Menteri ATR/BPN buka suara soal lahan 500 ribu hektare dikuasai Prabowo Subianto, Hadi: Keputusan HGU ada di Menteri
"Saya mendapat ajaran dari ustaz kiai dan guru saya, kalau engkau dihina diejek difitnah, kembalikan kepada yang maha kuasa."
"Saya percaya yang benar itu benar yang salah itu, yang jahat itu jahat, saya terus diatas jalan yang benar tidak ragu-ragu," tandas Prabowo.
Baca juga: Hasil Survei Elektabilitas Capres Terkini, Capres Terkuat Mulai Terlihat Sebulan Jelang Pencoblosan
Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu
Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva angkat bicara mengenai pelaporan terhadap capres nomor urut 1, Anies Baswedan ke Bawaslu RI.
Menurut Hamdan, pernyataan Anies dalam debat capres tersebut merupakan fakta yang pernah diungkap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Anies Baswedan dilaporkan diduga imbas dari pernyataannya saat debat yang menyinggung kepemilihan lahan atau tanah Prabowo Subianto.
"Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan 340 ribu hektare itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada, yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi," kata Hamdan dalam konferensi pers di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).
Selain itu, kata Hamdan, data tersebut juga belum pernah dibantah Presiden Jokowi.
"Selama ini tidak pernah dibantah, saya belum pernah menemukan itu dibantah dan kami belum pernah menemukan dibantah," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
"Dalam dunia informasi, suatu berita yang tidak dibantah itu adalah dianggap sebagai sebuah berita yang diterima. Karena tidak ada keraguan sedikitpun, mengungkapkan masalah itu," imbuhnya.
Lebih lanjut, Hamdan mengatakan Tim Hukum AMIN belum memikirkan langkah selanjutnya guna merespons laporan tersebut.
Pasalnya semua tim kini sedang fokus memenangkan AMIN di Pilpres 2024.
Baca juga: Mahfud MD Bantah Prabowo, Pengamat Militer: Ada Data Pertahanan yang Mestinya tak Dirahasiakan
"Masalah nanti Tim hukum, pikiran masih jauh lah, tidak usah bicara, belum merasa siapa jadi saksi, masih urusan jauh. Saya tidak perlu komentar ini itu proses pilpres dulu kita jalankan," pungkasnya.
Respon Bawaslu
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan pihaknya bakal melakukan kajian terlebih dahulu atas laporan itu.
| 8 Pernyataan Jokowi Soal Kereta Cepat Whoosh: Bukan Proyek Cari Untung, Minta Masyarakat Bersyukur |
|
|---|
| Disentil Hasan Nasbi Soal Gaya Komunikasi, Purbaya: Saya Justru Kembalikan Kepercayaan Masyarakat |
|
|---|
| Projo: Isu Markup Proyek Whoosh Jadi Alat Serangan Politik ke Jokowi |
|
|---|
| Pakar Hukum Sebut Manuver Roy Suryo Cs Soal Ijazah Jokowi Bentuk Ketakutan dan Kepanikan |
|
|---|
| 5 Syarat Umrah Mandiri dalam UU Haji dan Umrah 2025 yang Wajib Diketahui |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.