Bukan di Kalimantan Timur, Polri Akhirnya Bekuk Pelaku yang Ancam Tembak Kepala Anies Baswedan

"Ya kalau kita sudah punya demokrasi, jangan ngancam gitu.

Biarkan rakyat bisa memilih dengan baik," kata Ganjar ditemui di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Baca juga: Capres Prabowo Subianto Dijadwalkan Sowan ke Sultan Kutai Kartanegara 28 Januari 2024

Penjelasan Polri Sebelumnya

Terbaru, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, upaya pengusutan yang dilakukan pihaknya yakni menelusuri pemilik akun media sosial yang mengancam akan menembak Anies tersebut.

“Polri telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut,” kata Trunoyudo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/1/2024)

Meski demikian, Trunoyudo menyebut, sampai saat ini pihak kepolisian belum menerima laporan dari pihak mana pun atas dugaan ancaman penembakan tersebut.

"Sejauh ini belum ada laporannya," kata Trunoyudo.

Terlepas dari itu, Trunoyudo mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.

“Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa, mari kita wujudkan Pemilu yang aman, damai untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Seperti diketahui, Anies Baswedan mendapat ancaman berupa penembakan oleh netizen saat sedang live di aplikasi TikTok.

Akun medsos Instagram @rifanariansyah, yang diindikasi sebagai pelaku pengancam, kini tidak bisa ditemukan, diduga dihapus oleh penggunanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni turut menanggapi ancaman penembakan kepada calon presiden Anies Baswedan.

Sahroni meminta polisi memastikan keamanan para calon presiden dan calon wakil presiden, khususnya di masa kampanye yang mulai memanas seperti saat ini.

Selaku mitra kerja Polri, Sahroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi, kepada setiap capres-cawapres di dunia maya.

Baca juga: Pak JK Singgung Lahan Prabowo di Kaltim termasuk IKN Nusantara, ternyata tak Masuk LHKPN, Kata KPK

Sebab, menurutnya, jika dibiarkan, akan dapat merusak dan memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti.