Akhir Februari 2024, Pemkab Kukar Janji Lunasi Tunggakan Proyek Rp 368 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berjanji melunasi seluruh pekerjaan tahun 2023 yang belum terbayarkan paling lambat akhir Februari 2024.

Tercatat Pemkab Kukar memiliki tunggakan pembayaran proyek senilai Rp 368 miliar.

Berdasarkan informasi surat edaran, disebutkan terdapat 395 surat perintah pencairan dana (SP2D) senilai Rp 51.318.36.595 yang tidak sempat tercairkan. 

Kemudian, sebanyak 398 surat perintah membayar (SPM) senilai Rp 316.572.239.111 yang belum sempat terproses menjadi SP2D LS.

Baca juga: Utang Proyek Pemkab Kukar Capai Rp367 Miliar, Ini Penjelasan BPKAD

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono menjelaskan, saat ini tahapan organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan kepada Inspektorat perihal nama dan progres kegiatan yang belum sempat terbayarkan. 

Inspektorat lantas akan me-review terhadap SPM dan SP2D.

Setelah itu akan ada pengakuan hutang dari OPD, yang kemudian akan segera dibayarkan.

“Insya Allah, target kami minggu ketiga bulan Februari sudah selesai semua,” ucap Sunggono, Senin (15/1/2024).

Baca juga: Polres Kukar Kawal Penerimaan Logistik Pemilu 2024

Dari ratusan SP2D yang belum terbayarkan bukan semuanya berasal dari kegiatan fisik saja, namun juga berkenaan dengan pengawasan hingga perencanaan.

Lebih lanjut, kata Sunggono, telatnya pembayaran disebabkan beberapa hal.

Namun paling utama ialah pihak ketiga atau kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang telah ditetapkan. 

Selain itu, faktor cuaca dan kebutuhan material yang langka juga menjadi  masalah teknis di lapangan.

Bahkan, ada beberapa kegiatan bersifat fisik banyak menggunakan material dari luar daerah, seperti batu palu. 

Baca juga: Pengetap di Kukar Timbun 700 Liter Pertalite, Kuras BBM Subsidi dengan Motor Tangki Modifikasi

Menurutnya, ketersedian material yang langka ini disebabkan salah satunya karena dampak masifnya pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam skala besar. 

Sehingga berpengaruh terhadap ketersedian material, khususnya batu palu yang biasanya tersedia melimpah, sekarang banyak dialihkan ke IKN.

“Jangan dikira bahwa sekian ratus SP2D yang belum terbayar semuanya kegiatan fisik, itu juga sebagian ada anggaran berkenaan dengan pengawasan hingga perencanaan. Jadi tidak semuanya pekerjaan fisik,” tutup Sunggono. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.