Ibu Kota Negara
Alimuddin Sebut Pertanian di PPU dan Kukar Dikembangkan untuk Mitra IKN
Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus menggagas berbagai program khusus yang telah diluncurkan
Penulis: Zainul | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus menggagas berbagai program khusus yang telah diluncurkan sejak transisi IKN pada tahun 2022.
Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin mengatakan saat ini, efek domino dari kehadiran IKN sudah mulai terasa dengan padatnya hunian hotel di kota Balikpapan dan lonjakan penerbangan yang menciptakan multiplayer effect ekonomi bagi masyarakat sekitar.
"Program pembangunan telah berjalan sejak tahun 2022, dan sebagian masyarakat sudah diberdayakan, termasuk pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan adat di ibukota Nusantara," kata Alimudin saat menjadi narasumber dalam program Podcast Tribun Kaltim pada Selasa (16/1).
Menyadari pentingnya keterlibatan daerah mitra, Alimudin mengatakan bahwa upaya pelatihan tidak hanya difokuskan di wilayah Sepaku, tetapi juga telah diperluas hingga ke Loa Kulu, Muara Jawa, Loa Janan, Samboja Barat, dan Samboja.
Baca juga: Magnet Pembangunan IKN Buat Penjualan Rumah Gading Pratama Meningkat
Baca juga: Kantor Kelas A Basarnas di IKN, Tantangan Meningkat dengan Ancaman Buaya di Perairan Nusantara
Sehingga dia menitikberatkan pentingnya sinergi antara OIKN dan daerah mitra seperti PPU dan Kukar yang sudah mulai terlihat dalam langkah-langkah konkret, termasuk peningkatan dalam sektor pertanian di daerah mitra.
"Sebagai contoh, upaya mengeksploitasi potensi wisata di Berau telah menjadi kolaborasi yang sukses, seperti rencana pelaksanaan Open Water Swimming level nasional yang diinisiasi oleh PPU dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata," katanya.
Lebih lanjut Alimudin menegaskan mengenai kerjasama antara Otorita IKN, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, terlihat bahwa pendekatan inklusif menjadi kunci keberhasilan.
Meskipun IKN memiliki peran sentral, sinergi antara Balikpapan dan Samarinda sebagai daerah mitra pembangunan juga harus terjalin erat untuk memastikan pembangunan berjalan bersamaan dan terintegrasi.
Baca juga: Pertama Kali, Jokowi akan Siaran Radio dari IKN Nusantara Besok, Plus Groundbreaking 10 Proyek Baru
"Terkait anggaran, meskipun tidak ada rincian yang pasti, terdapat informasi bahwa anggaran PPU meningkat pada tahun 2024, membawa harapan peningkatan dukungan bagi daerah mitra yang aktif terlibat dalam pembangunan IKN," jelasnya.
Meskipun ada perhatian terhadap eksklusivitas, terdapat penekanan bahwa IKN harus dianggap sebagai satu kesatuan, di mana perencanaan dan implementasi harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi, daerah mitra, dan Otorita IKN.
Dengan demikian kata dia, langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat di wilayah delinasi IKN.(*)
DPR RI Desak Percepatan Pemindahan Kementerian ke IKN, Istana Pastikan Tidak Ada Moratorium |
![]() |
---|
Anggota Komisi V DPR Singgung Pembangunan IKN Kaltim, Jangan Jadi Ambisi hingga Beban Jangka Panjang |
![]() |
---|
Istana Tegaskan Tidak Ada Moratorium Pembangunan IKN, DPR RI Desak Percepatan Perpindahan |
![]() |
---|
Syarat dari Prabowo sebelum Tanda Tangani Keppres IKN, Mensesneg Ungkap Perintah Presiden |
![]() |
---|
Pembangunan IKN Nusantara Dilakukan Secepat-cepatnya, OIKN Penuhi Target Presiden Prabowo |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.