Ibu Kota Negara

Maksimalkan Pemberdayaan Warga Lokal di IKN Nusantara, Alimuddin Bangun Kolaborasi Daerah Mitra

Deputi Otorita IKN bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat, Alimudin, berbicara tentang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Zainul | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/FAHMI RACHMAN
Deputi Otorita IKN bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat, Alimudin (rompi coklat), berbicara tentang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Deputi Otorita IKN bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat, Alimuddin, berbicara tentang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dia menyebut bahwa program pemberdayaan masyarakat lokal sudah berjalan sejak 2022, dengan fokus pada pelatihan dan pengembangan usaha.

"Dalam upaya melibatkan lebih banyak daerah, pelatihan tidak hanya terbatas di Sepaku tetapi juga mencakup Loa Kulu, Muara Jawa, Loa Janan, Samboja Barat, dan Samboja," katanya, Selasa (16/1).

Daerah mitra, seperti PPU dan Kukar kata dia harus ikut diajak berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan RPJPD hingga tahun 2045.

Baca juga: Alasan Pengamat Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Kereta di IKN Nusantara, Fokus Infrastruktur Dasar

Alimuddin menekankan pentingnya bersinergi dengan daerah mitra, seperti Kukar dan PPU, untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara.

"Saya juga mencatat inisiatif bersama dengan Pak Menteri, termasuk rencana Open Water Swimming di Berau untuk memajukan sektor pariwisata. Itu kita bisa melibatkan masyarakat lokal kita di kawasan delineasi IKN ini," katanya.

Dalam diskusi, Alimuddin menjelaskan bahwa IKN bukan hanya eksklusif untuk beberapa wilayah, tetapi bersifat inklusif.

Sehingga peran Otorita melibatkan persiapan, pembangunan, pemindahan ibukota, dan pelaksanaan Pemdasus, dengan fokus pada dukungan kesehatan dan pendidikan.

"Mengenai anggaran, bahwa PPU telah mendapatkan peningkatan anggaran, sementara hubungan antara PPU, Kukar, dan provinsi terus ditingkatkan untuk menjaga keseimbangan pembangunan IKN," ungkapnya.

Baca juga: Daftar Proyek IKN Nusantara yang Dikerjakan PT Wika, Nilai Kontrak Rp 5,8 Triliun

Terakhir, Alimuddin menyampaikan harapan agar melalui IKN, tidak hanya anggaran yang bertambah tetapi juga intervensi dan dukungan aktif dari pemerintah provinsi dan daerah, memastikan keterlibatan semua pihak dalam kesuksesan proyek ini.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved