Berita Kaltim Terkini
Jadi Tema Debat Cawapres 21 Januari Mendatang, DPW PKS Bicara soal Tambang Batu Bara di Kaltim
Jadi tema debat cawapres pada 21 Januari mendatang, DPW PKS bicara soal tambang batu bara di Kaltim.
Penulis: Muhammad Riduan | Editor: Diah Anggraeni
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sumber daya alam (SDA) menjadi salah satu tema yang akan diangkat dalam debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada 21 Januari mendatang.
Tema debat untuk calon presiden (cawapres) itu meliputi pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Menyikapi tema tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur (Kaltim), Dedi Kurniadi angkat berbicara soal tambang batu bara di Kaltim.
Ia menyebutkan sewaktu capres nomor urut 1, Anies Baswedan datang ke Kaltim, pihaknya telah menyampaikan soal permasalahan ekplorasi tambang.
"Kami sudah sampaikan waktu Pak Anies ke Kaltim, masalah eksplorasi tambang terutama tambang batu bara yang tidak terkendali," tuturnya kepada TribunKaltim.co pada Jumat (19/1/2024).
Baca juga: DPW PKS Kaltim Ancam Laporkan Mantan Kadernya Subari Jika Somasi ke 2 tak Dihiraukan
Pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan pesan kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu soal perizinan tambang dapat dikembalikan lagi ke daerah.
Hal itu bertujuan agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk pengendaliannya.
"Karena sekarang ini kan izin tambang dipegang oleh pusat," tuturnya.
Lantaran dipegang pemerintah pusat, sebutnya, pemerintah daerah jadi terkesan cuek untuk pengendalian lingkungannya.
Baca juga: Jadikan Refrensi Debat Pilpres 2024, PKS Kaltim, Memilih Berdasarkan Pengetahun Bukan Karena Amplop
Padahal, dampak dari berdirinya tambang batu bara sangat dirasakan masyarakat sekitar.
"Pemerintah daerah cuek gak ikut cawe-cawe untuk pengendalian lingkungan. Dampak yang sangat berasa yakni kita daerah," tegasnya.
Dedi mencontohkan banjir yang melanda Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu lalu.
"Itu kan pengaruh pengendalian yang tidak terkendali. Pusat hanya memberikan izin, tidak seksama memonitornya," ucapanya. (*)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.