Beda Sikap Jokowi dan DPR Soal Pemilihan Gubernur Jakarta Saat IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Indonesia

“Kalau saya kan Bamus Betawi, kalau Pak Haji Oding Bamus Suku Betawi 1982, itu beda ya. Silakan saja mengusulkan, sekali lagi saya menghormati usulan,” ujar Riano pada Jumat (8/12/2023).

Riano menegaskan, Bamus Betawi secara gamblang menolak usulan itu karena menurutnya dapat menciderai hak politik warga untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dia juga tak ingin, hak politik warga dikebiri karena Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih atas rekomendasi DPRD.

“Demokrasi di Jakarta sudah berjalan baik, kita menghargai, tapi buat kami Bamus betawi kalau Gubernur ditunjuk itu kemunduran demokrasi,” ucap anggota DPRD DKI Jakarta pada 2019-2022 ini.

Menurut dia, situasi dan kondisi Jakarta yang pemimpinnya dipilih melalui Pilkada masih berjalan dengan baik.

Baca juga: Reaksi Jokowi Soal Isu Ditinggalkan 15 Menterinya Termasuk Sri Mulyani, Presiden: Nggak Ada Masalah

Masyarakat juga dapat memilih dan mengetahui kualitas dan rekam jejak calon pemimpinnya dengan baik melalui Pilkada.

“Kalau Gubernur ditunjuk itukan berdasarkan rasa, atau rasa presiden. Jangan karena ini daerah khusus terus harus ditunjuk, kan tidak gitu juga,” tegasnya.

Riano berkata, sistem pemerintahan harusnya berjalan maju bukannya mundur. Pasca orde baru dan reformasi, Indonesia menganut sistem demokrasi, di mana sosok pemimpin mendapat amanah melalui pemilihan.

“Menurut saya ini (penunjukan Gubernur) sangat kurang baik, karena pemilihan langsung merupakan semangat kita pasca reformasi bahwa demokrasi kita tidak dikebiri dengan adanya penunjukkan,” kata Riano.

“Saya kira kalau usulan ini tetap berlangsung, sangat mencederai cita-cita reformasi, mencederai demokrasi dan ini kan bertentangan dengan demokrasi yang sudah berjalan baik,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, teka-teki tentang pihak yang mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden RI mulai terkuak.

Pihak yang mengajukan hal itu dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) adalah Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982.

Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding membenarkan, bahwa pihaknya yang menggagas agar kepala daerah di Jakarta ditunjuk Presiden.

Usulan itu disampaikan saat Haji Oding yang juga menjadi Wakil Ketua Majelis Kaum Betawi ini, mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR RI terkait RUU DKJ beberapa waktu lalu.

“Kami mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk oleh presiden, cost (biaya) politik lebih kecil, kemudian dampak keamanan juga dapat dihilangkan gitu,” kata Haji Oding pada Jumat (8/12/2023).