Beda Sikap Jokowi dan DPR Soal Pemilihan Gubernur Jakarta Saat IKN Nusantara Jadi Ibu Kota Indonesia

Haji Oding mengatakan, gagasan itu juga sudah disampaikan dalam lembaga adat yakni Majelis Kaum Betawi.

Lembaga itu mewadahi dua organisasi yakni Bamus Suku Betawi 1982 yang dipimpin Haji Oding dan Bamus Betawi yang dipimpin Riano P Ahmad.

Selain itu, kata dia, pertimbangan lain penunjukkan Gubernur secara langsung karena mereka menginginkan putra daerah menjadi pemimpin di Jakarta.

Baca juga: 6 Isu Negatif Menerpa Jokowi di Pilpres 2024, Dimakzulkan, Cawe-cawe Hingga Penguasa Orde Baru

Dia berharap, putra daerah mendapat keistimewaan pasca Ibu Kota dipindah dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

“Di situ ada kompromi soal putra daerah menjadi salah satunya toh, di mana-mana juga ada privilese politik yang diberikan kepada putra asli daerah, yaitu kaum Betawi,” ucap Haji Oding.

“Kalau ditunjuk oleh Presiden, salah satunya harus representasi putra daerah.

Jadi itu yang melatarbelakangi mengapa kami mengusulkan Gubernur dipilih oleh Presiden,” sambungnya. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Presiden Jokowi Berbeda dengan DPR Terkait Penunjukkan Gubernur Jakarta setelah Tak Jadi Ibu Kota

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.