Ketua DPRD Berau Dorong OPD Percepat Lelang Diawal Tahun, Madri: Tahun Lalu Banyak Proyek Terlambat

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Madri Pani mendorong lelang proyek untuk semua kegiatan tahun 2024 bisa dilakukan awal tahun ini.

Itu supaya waktu pengerjaannya tidak mepet dan tidak ada lelang yang menumpuk.

“Lelangnya tolong dipercepat agar tidak ada pekerjaan yang terlambat,” tegasnya kepada Tribunkaltim.co, Minggu (21/1/2024).

Dikatakannya, perencanaan awal tentunya harus dimatangkan terlebih dulu. Baru bisa melakukan percepatan lelang.

Jika bisa, kata Madri, pada Januari atau Februari sudah bisa memasukan dokumen lelang ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Berau. Mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau juga sudah diketuk.

Baca juga: Madri Pani Ingatkan Penyaluran Logistik Pemilu 2024 di Berau tak Boleh Rusak dan Hilang

Baca juga: Sri Juniarsih tak Setuju Berau Gabung ke Kaltara, Madri Pani: Kalau Gabung, Kami Ibu Kotanya

“Supaya jumlah hari dalam pekerjaan itu lebih maksimal. Kalau dari awal terlambat, sampai akhir juga akan terlambat semua,” ucapnya.

Madri menilai, proses lelang seringkali berjalan lambat dan menyebabkan keterlambatan pengerjaan proyek. Bahkan diakuinya, banyak proyek yang tidak rampung di sepanjang tahun 2023 lalu.

Makanya, dirinya terus mendorong agar lelang proyek segera masuk diawal tahun ini. Sehingga, tidak ada lagi pekerjaan yang tidak selesai sesuai kontraknya. Dan membuat pihak kontraktor kena sanksi lantaran keterlambatan pekerjaan.

Tidak sedikit proyek berskala besar yang membutuhkan waktu lama untuk dirampungkan. Jika proses lelang tidak efisien, maka pemenang lelang akan kesulitan menyelesaikan proyek sesuai target.

Apalagi, itu akan berdampak pada kualitas pembangunan dan rendahnya serapan anggaran. Anggaran yang tidak terserap itu disebut Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Serta kurangnya perencanaan dari pemerintah daerah menyebabkan keterlambatan lelang.

“Seharusnya setelah diketuk oleh eksekutif dan legislatif, masing-masing OPD boleh melelang sejak awal Januari. Itu tidak ada larangan,” bebernya.

“Kalau dilelang lebih awal, dipersiapkanlah perencaan dengan bagus maka SiLPA akan turun dan penyerapan anggaran juga bisa lebih maksimal. Sehingga, pembangunan di Kabupaten Berau lebih lancar,” imbuhnya.

Lanjutnya, proyek pada tahun lalu diharapkan menjadi evaluasi bersama untuk melakukan perbaikan pada lelang tahun ini.

Dia juga berharap, semua pihak bisa bekerja sama untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa menghambat pembangunan.

“Saya mendorong semua kepala perangkat daerah bisa menggenjot lagi pelaksanaan program kerja yang telah tertuang dalam rencana kerja melalui lelang paket,” ucapnya.

Sementara, Kepala UKPBJ Berau, Jimmy Arwi Siregar menerangkan, pihaknya telah melakukan proses percepatan dengan melakukan lelang dini sejak November 2023 lalu.

Salah satunya berkoordinasi dengan OPD yang memiliki beban anggaran besar seperti, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau.

Menurutnya, itu adalah salah satu langkah-langkah percepatan yang dilakukan oleh UKPBJ Berau untuk menghindari terjadinya keterlambatan proses lelang yang juga berpengaruh pada lambatnya pengerjaan hingga lambatnya penyelesaian.

Baca juga: Ketua DPRD Berau Madri Pani Merasa Gemas karena Jalan SA Maulana Diaspal Lagi

“Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan OPD yang memiliki beban anggaran yang besar agar bisa melakukan proses percepatan,” jelasnya.

Pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan dalam hal ini Bupati Berau untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) mendorong OPD turut melakukan percepatan persiapan lelang.

“Harapannya SE tersebut untuk pengingat OPD agar bisa melakukan percepatan-percepatan,” tandasnya. (*)